-- Jika demikian halnya, sulitlah disebut DPR mewakili rakyat! Perilaku orang-orang yang terpilih menjadi wakil rakyat itu hanya menyempurnakan citra miring: lebih mengedepankan kepentingan pribadi dan kelompok. Sikap-sikap kenegarawanan dan janji yang diucapkan pada masa-masa kampanye untuk melepas "baju partai politik" begitu mereka memasuki Senayan, terbukti sulit ditemui. Kristalisasi pengelompokan kepentingan lebih menonjol. Kalau dalam sistem politik kita tidak dikenal istilah oposisi, para politisi memaknainya dengan mengelompok dalam kepentingan-kepentingan. Apa yang disebut sebagai Koalisi Kebangsaan dan Koalisi Kerakyatan, sementara ini hanya melahirkan suasana kontraproduktif yang mempengaruhi kinerja pemerintahan.

-- Perseteruan yang memuncak setelah semua jatah pimpinan komisi diambil oleh Koalisi Kebangsaan, dan sidang-sidang diboikot oleh Koalisi Kerakyatan, sebenarnya sudah mulai mendingin dengan kompromi-kompromi yang dicapai, antara lain menyempurnakan tata tertib secara komprehensif, agar tidak ada pasal yang bisa ditafsirkan sedemikian rupa. Koalisi Kebangsaan menawarkan tiga jabatan ketua dan 12 wakil ketua komisi kepada Koalisi Kerakyatan, sementara Kebangsaan tetap memimpin komisi, tetapi setelah enam hingga delapan bulan akan mengevaluasi untuk dipilih kembali. Tampaknya kompromi yang akan dimatangkan dalam rapat paripurna Selasa lalu, terganjal satu hal, yakni usulan hak interpelasi dari Kebangsaan terhadap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

-- Yang memprihatinkan, pengelompokan itu ternyata tidak dapat dipertemukan oleh suatu kompromi. Bahkan kericuhan tak dapat dihindarkan di depan meja pimpinan rapat paripurna. Bukan tidak mungkin, melihat gejala demikian ini, konflik bisa berkembang ke arah yang permanen. Padahal semula boleh dikatakan yang terjadi adalah sikap saling menggertak untuk memperkuat bargaining position masing-masing kubu. Kalau persoalannya Koalisi Kerakyatan mengkhawatirkan usulan hak interpelasi mengenai sikap Presiden terhadap pergantian Panglima TNI, secara substansial hal itu tidak bisa lagi menjatuhkan Presiden, karena Presiden sekarang dipilih langsung oleh rakyat. Masalahnya, apakah semua itu terkait dengan kekecewaan atas hasil pilpres yang lalu?

-- Pengamat politik Arbi Sanit secara ekstrem melihat ontran-ontran di DPR ini sebagai bentuk premanisme politik. Kita juga melihat, kondisi demikian ini menimbulkan kemacetan berdemokrasi, yang praktis bisa mengancam aktivitas eksekutif. Ujung-ujungnya, kepentingan rakyatlah yang terkorbankan. Dari sisi rakyat sebagai "penonton", yang dilihat adalah demokrasi yang tanpa kedewasaan. Koalisi Kebangsaan yang besar menikmati dan memanfaatkan posisinya sebagai pemenang, sedangkan Koalisi Kerakyatan yang lebih kecil memanfaatkan setiap peluang untuk memacetkan proses-proses yang membutuhkan kelengkapan kuorum. Jadi, bagaimanakah seharusnya para anggota DPR mencari jalan keluar yang tepat untuk memecahkan kebuntuan?

-- Apa yang terjadi di gedung parlemen itu hakikatnya merefleksikan hubungan buruk antara legislatif (diwakili Koalisi Kebangsaan) dengan pemerintah (bisa dikatakan diwakili Koalisi Kerakyatan). Kalau kemudian pilihan sikap yang diambil adalah voting di satu pihak, dan pemboikotan agenda-agenda sidang di pihak lain, kinerja macam apakah yang akhirnya diberikan oleh DPR bagi rakyat yang diwakili? Kita menangkap gejala konsentrasi lebih ke lahan konflik itu menyisihkan perhatian pada dinamika-dinamika di masyarakat. Padahal pekerjaan begitu menumpuk: bagaimana seharusnya mereka, bersama-sama eksekutif menangani masalah-masalah menjelang Lebaran, problem-problem mudik, atau keterpurukan tenaga kerja ilegal kita yang dipulangkan dari Malaysia,

-- Mantan Ketua MPR Amien Rais menyebut konflik itu sebagai persoalan ecek-ecek. Ada benarnya juga, mengingat yang menjadi sumber masalah tidaklah substansial bagi kepentingan rakyat. Dari persoalan yang secara transparan dapat ditangkap, akhirnya perhatian DPR kepada rakyat tertindih oleh kepentingan fraksi. Dan, yang terjadi sementara ini, para anggota DPR itu tidak dapat -- atau memang tidak mau -- mendudukkan hakikat keterwakilan sebagai amanah utama. Tanpa kesadaran bahwa kehadiran mereka di Senayan adalah untuk mengemban amanat rakyat yang diwakili, sulit rasanya mengurai konflik ini ke arah yang lebih maslahat. Padahal mulanya kita semua menginginkan adanya perubahan kinerja wakil rakyat setelah lima tahun dibuat kecewa.