SELASA (9/11) malam itu, ruangan siaran RSPD Gagak Rimang, Blora, memang luar biasa. Menyusul digelarnya acara dialog interaktif dengan tema "Transparasi penerimaan CPNS". Spesial memang, di samping tema yang diangkat memang baru menjadi sorotan banyak pihak, di mana banyak orang pesimistis akan proses rekrutmen CPNS bebas dari KKN. Selain itu bara sumber yang dihadirkan juga spesial, yakni Bupati Blora Ir H Basuki Widodo dan sejumlah panitia pengadaan CPNS, mulai dari Sekda Drs Soewarso, Asisten III Dra Ratnani Widowati, Kabag Kepegawaian Pramono, SH.

''Ya, acara dialog interaktif kali ini memang sangat istimewa. Ini kami lakukan supaya warga masyarakat bisa memanfaatkan untuk bertanya langsung kepada Bupati. Apakah benar pengadaan CPNS tahun ini akan bebas dari KKN. Atau setidaknya, apakah Pemkab Blora sudah melakukan antisipasi untuk menekan sekecil mungkin tidak akan terjadi KKN,'' ujar Slamet Pamudji SH yang pada acara itu bertindak sebagai pemandu.

Sebagai pemanasan untuk memancing reaksi pendengar di sejumlah pelosok Blora, di awal acara, Slamet sengaja melontarkan pernyataan, bahwa saat ini terjadi kecurigaan dari masyarakat bahwa penerimaan CPNS tahun ini tetap akan diwarnai dengan KKN.

Meski, lanjut Slamet, sebagai orang nomor satu di Blora, Bupati Widodo sudah beberapa kali membuat statemen bahwa tidak akan terjadi KKN, rekrutmen CPNS di Blora benar-benar clean. Namun demikian, tetap saja saat ini beredar di luaran, bahwa tarif untuk CPNS ijazah SMA Rp 40 juta, sementara Rp 70 juta untuk perguruan tinggi.

Belum sempat memberi tanggapan, Bupati Widodo kembali dicerca dengan pertanyaan tentang keraguan sementara pihak terhadap informasi bahwa dalam penerimaan CPNS kali ini semua yang menentukan dari pusat. ''Apakah memang benar, yang menentukan semuanya pusat. Jangan-jangan hal itu hanya sebagai akal-akalan daerah saja,'' ungkap Suara Merdeka yang dalam dialog interaktif itu diminta sebagai penanya pembanding.

Dijamin Bersih

Menanggapi itu semua, Bupati Widodo menyatakan, yang menentukan kelulusan semuanya pusat, sementara daerah hanya sebagai pelaksana. ''Sudahlah, saya jamin di daerah Blora bersih, soalnya yang menentukan pusat. Kalau tetap saja dicurigai, ya tolong kami dicarikan solusi bagaimana untuk menyelenggarakan rekrutmen CPNS yang bebas KKN,'' tandasnya.

Justru, lanjutnya, dikhawatirkan, karena sudah ada penilaian yang semacam itu, bahwa akan ada KKN, para peserta tidak mau belajar sehingga nantinya tidak bisa mengerjakan soal dengan maksimal. Kondisi ini yang cukup susah, padahal kecuriagan-kecurigaan yang ada selama ini belum tentu betul.

Bupati Widodo yang asli Cepu itu, berpesan kepada seluruh peserta ujian CPNS untuk tidak percaya dengan calo. ''Sekali lagi semua bersih. Jangan percaya dengan calo,'' pesannya. Dia justru berkelakar, kalau memang ada calo yang benar-benar jos, dirinya akan ikut nitip kepada calo yang jos itu.

Sebagai bukti bahwa Pemkab Blora bertekad untuk bersih dalam penerimaan CPNS tahun ini, yakni melalui Kepala Bawasda Blora, Abunafi SH telah mengirimkan surat ke Depdagri, intinya minta supaya lembar jawaban yang akan dikoreksi pusat difotokopi. DImaksudkan, supaya daerah juga ikut memonitor, apakah koreksi yang dilakukan pusat ini memang sudah benar.

Persoalannya, baik Bupati maupun para anggota panitia penerimaan, juga tidak tahu persis apakah kira-kira-kira usulan semacam itu akan dikabulkan oleh pusat.

Mumuk, panggilan akrab pemandu acara, menyatakan, satu-satunya harapan masyarakat, atau jaminan bagi masyarakat bahwa tidak akan terjadi KKN, adalah daerah atau peserta juga ikut mengoreksi hasil ujian. ''Hanya saja persoalannya paakah pusat menyetujui,'' ungkapnya.

Karena tidak ada kesimpulan yang mengerucut, akhirnya disimpulkan sementara, bahwa Pemkab Blora menjamin tidak akan ada permainan. Mulai Rabu kemarin, secara resmi dibuka kotak pengaduan soal ujian CPNS. Sudah tentu sambil menunggu, apakah pusat menyetujui proses koreksi, daerah atau peserta juga ikut mengoreksi, sehingga hasilnya bisa transparan. (Urip Daryanto-15)