REMBANG - Menghadapi pemilihan kepala daerah (pilkada) yang akan digelar pada 6 Juni 2005, tidak hanya partai politik yang berusaha menggalang kekuatan massa untuk mengegolkan jagonya. Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (APKLI) Rembang juga tak tinggal diam. Mereka ikut menggalang kekuatan dari berbagai elemen masyarakat.

Lalu apa tujuannya? Ketua APKLI Rembang Abdullah Mansuri kepada Suara Merdeka mengemukakan, penggalangan kekuatan ini bertujuan untuk mengawal proses pilkada dan menyelamatkan keuangan daerah.

Mengingat beratnya tugas yang akan dilakukan, APKLI sengaja menggandeng sejumlah elemen masyarakat baik itu lembaga swadaya masyarakat, tokoh masyarakat maupun tokoh pemuda. Gabungan elemen masyarakat itu dikumpulkan menjadi satu dan diberi nama Masyarakat Transparansi Rembang (MTR).

MTR akan segera mengambil langkah nyata sehubungan dengan proses pemilihan bupati dan wakil bupati untuk masa jabatan 2005-2010. Tujuannya adalah agar proses pilkada bisa berjalan sesuai dengan aturan. Dengan demikian, masyarakat mempunyai kebebasan untuk memilih bupati dan wakil bupati sesuai dengan harapannya.

''Kami tak akan tinggal diam bila ada calon bupati/wakil bupati yang berbuat curang, misalnya melakukan KKN,'' ujarnya.

Kepada siapa saja yang akan mencalonkan diri, diminta untuk bersikap dewasa dan lebih mengedepankan kepentingan umum sehingga Rembang tetap kondusif.

Selain itu, MTR juga akan mengawasi kinerja birokrasi, khususnya menyangkut penggunaan keuangan daerah. Hal ini bukan merupakan tindakan campur tangan melainkan sebagai upaya membersihkan praktik KKN.

''Pokoknya setiap pembelanjaan APBD akan kami awasi, biar tidak terjadi penyelewengan,'' ucapnya.

Sekarang, MTR sudah turun lapangan untuk memantau proses perekrutan CPNS. Hasilnya, telah ditemukan adanya indikasi ke arah KKN dalam proses perekrutan CPNS. Namun, untuk menguatkan dugaan itu masih dibutuhkan adanya bukti-bukti.(jl-15j)