SEMARANG-Pemerintah sudah menganggarkan dana pembentukan Secondary Mortgage Facility (SMF) atau lembaga pembiayaan program pembangunan rumah murah untuk rakyat senilai Rp 1 triliun di APBN 2005.

Dana tersebut diharapkan dapat mengatasi masalah pendanaan di sektor perumahan, khususnya rumah sederhana sehat (RSS).

''Dana SMF sangat penting bagi perkembangan pembangunan rumah sederhana di Indonesia. Selama ini sumber dana pembangunan properti yang dipakai oleh bank masih bersifat jangka pendek,'' ujar Menteri Perumahan Rakyat M Yusuf Anshari di sela-sela kunjungan kerja ke Perumahan Puri Dinar Elok, Tembalang, Kota Semarang, Selasa lalu.

Lewat ketersediaan sumber dana jangka panjang yang dibentuk dalam wadah SMF, lanjut dia, besar kemungkinan perkembangan properti akan lebih cepat. Bahkan, pemerintah menargetkan bisa tiga kali lipat dari tahun sebelumnya.

''Kalau tahun ini realisasi pembangunan perumahan mencapai 70.000 unit, maka 2005 kami harapkan bisa terealisasi 200.000 unit RSS,'' tandasnya.

Menurut dia, saat ini Kredit Pemilikan Rumah (KPR) yang disediakan bank jumlahnya sangat terbatas, sehingga pasokan rumah dari developer juga sedikit. Di sisi lain, kebutuhan perumahan saat ini sangat besar karena mencapai 800.000 unit rumah setiap tahunnya.

''Fungsi SMF pada dasarnya mencarikan dana-dana jangka panjang dari investor dengan cara menjual paket-paket KPR dari bank, sehingga bank aman dalam memberikan KPR. Investor juga tenang karena punya jaminan dan pengurusan bank untuk investasinya,'' jelasnya.

Dia mengakui tanpa KPR hanya sedikit masyarakat yang bisa membeli rumah. Padahal di sisi lain pihak perbankan juga tak bisa menyediakan KPR begitu saja, karena ada mismacth (tidak menyambung-Red) antara sifat KPR dan sumber pendanaan bank.

Dia menjelaskan skim KPR merupakan kredit jangka panjang yang penyelesaiannya bisa puluhan tahun, sedangkan dana di bank kebanyakan berasal dari tabungan dan deposito yang merupakan pendanaan jangka pendek. Jika tidak berhati-hati maka bank akan berisiko kekurangan dana.

Agar lembaga SMF dapat berfungsi maksimal dalam mendorong pencapaian asas keterjangkauan harga rumah untuk masyarakat menengah kebawah, kata dia, juga harus didukung kemauan perbankan untuk memproduksi KPR yang berkualitas.

Selain itu, perlu efisiensi oleh semua sektor yang terkait langsung atau tidak langsung dengan perumahan, misalnya soal perizinan untuk pembangunan rumah sederhana.

''Kami juga akan bekerja sama dengan penyedia infrastruktur, antara lain PLN, PDAM, dan pemerintah daerah agar membantu proses realisasi pengadaan rumah sederhana ini,'' jelasnya. (G2-53)