BOYOLALI- Ratusan warga Kedungombo berencana menggelar aksi dan menduduki Gubernuran dan DPRD Jateng, Jl Pahlawan Semarang. Mereka berasal dari tiga kabupaten (Boyolali, Sragen, dan Grobogan) yang berada di kawasan Waduk Kedungombo.

Mereka terdiri atas beberapa kelompok yang selama bertahun-tahun menjadi korban pembangunan megaproyek tersebut. Kelompok-kelompok itu antara lain Front Perjuangan Rakyat Kedungombo (FPRK) dikoordinatori Paris Rajanto, Serikat Warga Korban Kedung Ombo (SWKKO) dipimpin Parjan, kelompok Bu Supi, kelompok Jaswadi, Paguyuban Warga Kedung Ombo (PWKO) dikoordinatori Tulus, serta kelompok Darsono dan Mbah Jenggot (Kedungpring).

Rencana aksi besar-besaran tersebut diputuskan dalam pertemuan warga di rumah Suparno (Kancil) di Desa Sarimulyo, Kecamatan Kemusu, Kabupaten Boyolali, Minggu (7/11) sore lalu. Pertemuan tersebut dihadiri empat perwakilan (FPRK, SWKKO, kelompok Bu Supi, dan Jaswadi). Adapun tiga perwakilan kelompok lainnya (SWKKO, kelompok Mbah Jenggot dan Darsono) berhalangan hadir. "Yang pasti, kami sebelumnya sudah mengadakan kontak dengan koordinator kelompok yang tidak hadir itu. Bahkan, pelaksanaan pertemuan ini yang menentukan justru Pak Tulus (SWKKO)," kata Paris Rajanto, koordinator FPRK, di lokasi pertemuan. Presidium Komite Pemberdayaan Masyarakat Kedungombo (Kompak) Dr Nasikun juga hadir dalam pertemuan tersebut.

Meskipun warga Kedungombo terdiri atas beberapa kelompok, lanjut Paris, mereka tetap bisa bersatu dalam demo kali ini. Sebab, isu yang diusung dalam aksi nanti menyangkut kepentingan semua kelompok di sana, yakni pemberdayaan dan penyelesaian kasus Kedungombo secara tuntas.

"Tujuan pertemuan ini kan satu, yakni menggalang persatuan dan memperjuangkan kepentingan semua kelompok di Kedungombo. Jadi prinsipnya, forum pertemuan ini tetap menghargai agenda tiap-tiap kelompok. Kami semua paham masalah yang dihadapi warga Kedungombo antara kelompok yang satu dan lainnya memang berbeda," akunya.

Tak Membuahkan Hasil

Ia menjelaskan, gerakan kembali "ke jalan yang benar" tersebut ditempuh setelah selama dua tahun terakhir penyelesaian kasus Kedungombo melalui dialog dengan Pemprov Jateng tidak membuahkan hasil yang signifikan. "Memang pada awalnya Pemprov, dalam hal ini Gubernur, menjanjikan akan memberdayakan masyarakat Kedungombo melalui berbagai program. Namun, hingga sekarang janji itu tinggal janji," ujarnya.

Karena tidak membuahkan hasil yang signifikan, lanjut dia, warga akhirnya sepakat kembali ke gerakan semula, yakni menggelar aksi. Selain akan menduduki Gubernuran selama beberapa hari, dalam waktu dekat, warga juga akan menggelar aksi di lokasi pintu bendungan Kedungombo dan berunjuk rasa di Jakarta.

Menurut dia, selama dua tahun ini warga sudah berusaha "melunak" demi cepatnya penyelesaian dan pemberdayaan masyarakat yang terkena proyek tersebut. Namun, setelah realitas menunjukkan bahwa perjuangan dengan dialog cenderung bertele-tele dan tidak membuahkan hasil, gerakan turun ke jalan pun menjadi alternatif terakhir mereka."Sekali lagi, kami selama ini telah bersabar menunggu janji Gubernur direalisasikan. Namun, sampai kapan," ujarnya.

Secara terpisah Kepala Badan Informasi Komunikasi dan Kehumasan (BIKK) Pemprov Jateng Sri Moyo Tamtomo ketika dimintai tanggapan menyatakan, hingga kini Gubernur H Mardiyanto masih tetap konsisten memberdayakan masyarakat Kedungombo. Program tersebut dilaksanakan bersama bupati setempat.

Di Sragen misalnya, kata dia, telah ada investor yang mendirikan hotel di kawasan Waduk Kedungombo.(D10-78i)