SEMARANG- Aksi penolakan dari masyarakat atas penunjukan kawasan Merapi dan Merbabu untuk taman nasional terjadi Senin (8/11). Puluhan orang yang mengatasnamakan diri dalam Serikat Paguyuban Petani Qaryah Thayyibah (SPPQT) mendatangi DPRD Jateng menyampaikan aspirasi. Selanjutnya mereka menyodorkan konsep dalam konservasi di kawasan itu.

Mereka diterima Ketua DPRD Jateng Murdoko SH dan anggota Komisi B di ruang komisi yang membidangi masalah perekonomian tersebut. Satu-satunya anggota Komisi E, yakni Thontowi Jauhari, juga hadir untuk menyerap aspirasi warga.

Juru bicara warga, Ruth Murtiasih S, mengatakan, pihaknya tidak semata menolak rencana pemerintah tersebut. ''Tapi ada serangkaian argumentasi dan penjelasan yang akan kami sampaikan,'' katanya.

Dia lantas menyebut banyak hal mengenai permasalahan lingkungan di kawasan-kawasan basis anggota SPPQT, sekaligus persoalan yang dihadapi masyarakat di wilayah tersebut. Antara lain menyangkut sumber daya alam, terjadinya erosi tanah oleh air dengan indeks bahaya yang tergolong ekstrem, pertambahan penduduk namun daya dukung alam tak mencukupi, peruntukan areal kawasan pinus PT Perhutani, dan tidak berkembangnya sistem hutan kerakyatan.

Selain itu, tambah dia, makin menurunnya tingkat kesuburan tanah akibat penggunaan pestisida, daya tawar petani yang rendah, dan masih lemahnya kelompok-kelompok atau paguyuban petani di kawasan basis anggota SPPQT.

Menurut dia, dalam mengembangkan gerakan konservasi, pihaknya meyakini sejumlah hal. Yakni, sebagai makhluk wajib meyakini kebesaran ciptaan Tuhan dengan melestarikan alam dan seisinya, petani dan alam tidak harus dipisahkan tapi saling menjaga dan melestarikan, serta memperhatikan penghormatan pada harkat dan martabat petani bersama organisasi yang secara yuridis dilindungi Pasal 33 UUD 45.

Jemput Bola

Ketua DPRD Jateng Murdoko menyatakan, Dewan akan menyerap apsirasi masyarakat. Bahkan, selama ini pihaknya terus jemput bola dengan turun ke bawah untuk menyerap aspirasi tersebut.

Dia menambahkan, masalah pertanian dan pendidikan menjadi prioritas program yang harus dituntaskan. Karena itu, pihaknya akan serius dalam menyelesaikan masalah TNMM (Taman Nasional Merapi-Merbabu. Selanjutnya, Murdoko menyerahkan forum tersebut pada Ketua Komisi B Khafid Sirotudin SE.

Khafid menyatakan, secara pribadi dan sebagai ketua komisi, menolak rencana tersebut sebelum ada rembuk yang mengedepankan kesiapan lokal dan melibatkan semua stakeholder. Karena itu, pihaknya akan menyerap aspirasi masyarakat.

Dia meminta warga petani aktif ketika rencana TNMM dibahas di Komisi B. (G7,G1-58t)