logo SUARA MERDEKA
Line
Selasa, 09 Nopember 2004 NASIONAL
Line

Presiden Pantau Arus Mudik

  • Disarankan Kurangi Sidak

JAKARTA- Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla akan terus memonitor perkembangan arus mudik dan penyediaan bahan pokok selama libur Lebaran, mulai dari H-7 hingga H+7. Sebab tahun ini diperkirakan 17,6 juta orang akan pulang ke kampung halamannya untuk merayakan Idul Fitri 1425 H, setara dengan tiga kali jumlah penduduk Belanda.

''Lebaran ini sangat serius, karena perpindahan orang jumlahnya mencapai 17,6 juta orang dibandingkan tahun lalu 15,9 juta orang. 17,6 juta orang itu kira-kira tiga kali (jumlah warga) negeri Belanda berpindah ke Belgia atau Jerman dalam waktu dua hari,'' kata Menko Perekonomian Aburizal Bakrie (Ical) usai rapat kabinet di kantor Presiden, Senin (8/11).

Selain perpindahan arus orang dan barang, menurut Ical, sidang yang dihadiri seluruh menteri dan Kapolri itu juga membahas persiapan kebutuhan makan dan sandang untuk lebih dari 200 juta penduduk yang akan merayakan Lebaran. ''Jadi operasi yang betul-betul terpadu dan dimonitor sendiri oleh Presiden bersama Wapres. Dan, Beliau menugaskan para menteri memonitornya dari hari ke hari selama 24 jam,'' katanya.

Dalam sidang para menteri itu juga dilaporkan kesiapan menghadapi Lebaran. Secara umum situasi ekonomi, sosial dan keamanan cukup kondusif, aman dan terkendali. Demikian pula ketersediaan barang kebutuhan pokok, pengangkutan dan harganya, semua dalam keadaan aman.

Dari sisi pangan misalnya, sejak tahun 2004 ini impor beras dihentikan. Persediaan bahan pangan utama ini mencatat surplus 1,6 juta ton. Di luar itu masih tersedia stok di Bulog sebesar 2,02 juta ton. Demikian pula gula, terdapat surplus 470 ribu ton dan minyak goreng 700 ribu ton, sehingga diprediksi cukup untuk kebutuhan selama Lebaran, Natal dan Tahun Baru. ''Dari segi suplai dilaporkan Menteri Perindustrian bahwa tepung terigu, gula, semua juga cukup. Jadi dari segi pangan tidak ada masalah. Distribusinya diharapkan tidak mengalami kemacetan. Tapi karena kebutuhan sangat meningkat, harga akan meningkat sedikit, tapi masih dalam batas yang wajar, yakni antara 5-10 persen,'' kata Ical.

Untuk BBM, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral melaporkan stok nasional mencukupi untuk 19,1 hari. Bahkan ketahanan BBM pada akhir November ditaksir mampu memenuhi kebutuhan selama 22 hari. Dari sisi keamanan, Kapolri Da'i Bachtiar telah menyusun pengamanan khusus menghadapi Lebaran dan hari-hari besar keagamaan lainnya dengan menggelar operasi ketupat. Pengamanan tidak hanya akan dikonsentrasikan di arus mudik dan arus baliknya, tapi juga keamanan secara keseluruhan. ''Pengamanan dilakukan di pusat-pusat kegiatan masyarakat yang meningkat seperti pusat perbelanjaan, tempat umum, terminal, penyeberangan, termasuk nantinya pengamanan di kegiatan keagamannya,'' kata dia.

Da'i menekankan perlunya kewaspadaan dan akan adanya perhatian keamanan dari tempat-tempat pemukiman. Sebab biasanya di daerah pemukiman, terutama di kota-kota rawan terjadi perampokan saat ditinggal mudik penghuninya. Khusus yang berkaitan dengan arus mudik, Kapolri menyatakan akan mengerahkan dua pertiga kekuatannya di 11 Polda yang menjadi prioritas pengamanan, dengan kekuatan sekitar 70 ribu personil. Mereka dikonsentrasikan di pengamanan jalur mudik dan arus baliknya dari H-7 sampai H+7.

''Titik-titik rawan kecelakaan dan kemacetan telah diantisipasi, antara lain dengan menempatkan petugas, rambu-rambu atau patok-patok di lokasi tersebut. Kami juga sudah menempatkan alat-alat berat untuk mengantisipasi kemungkinan terjadi tanah longsor, karena ini musim penghujan,'' jelas Da'i.

Selain alat-alat berat, kepolisian juga telah menyiapkan mobil-mobil derek untuk menarik kendaraan jika terjadi kecelakaan yang menyebabkan kemacetan.

''Presiden memberi arahan agar pelayanan ditingkatkan. Kami mempunyai pusat-pusat pelayanan dan sudah kami tingkatkan baik personil maupun sarananya. Misalnya, kami menambah di Pantura beberapa helikopter untuk meningkatkan pelayanan, mengatur lalu lintas dan sebagainya.''

Sehubungan dengan ramainya arus mudik, Polri telah mengantisipasi kemungkinan kelompok-kelompok teroris yang dalam pengejaran memanfaatkan situasi ini. ''Jangan sampai mereka meloloskan diri dengan arus mudik ke tempat lain yang jadi persembunyian berikutnya,'' kata Kapolri.

Seperti dituturkan Sekretaris Kabinet Sudi Silalahi, dalam rapat Presiden juga memberi arahan kepada Menteri Perdagangan untuk terus memantau situasi pasar, mengontrol perkembangan harga, dan segera mengantisipasi dan melaporkannya jika terjadi gejolak. Kepada Menteri PAN, Kepala Negara mengingatkan, meski masa Lebaran ini PNS dapat libur panjang, yakni sembilan hari, sebenarnya libur resmi nasional hanya dua hari. Selebihnya merupakan cuti bersama yang dipotong dari cuti tahunan setiap PNS. ''Karena sudah libur sembilan hari diharapkan pegawai negeri tidak terlambat ngantor setelah Lebaran. Untuk ini Kami, masing-masing (menteri) akan memonitor sepenuhnya,'' kata Ical.

Setelah dilantik sebagai presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) langsung melakukan gebrakan-gebrakan. Salah satunya rajin melakukan inspeksi mendadak (sidak). Namun SBY diingatkan untuk mengurangi kegiatan itu. "Sidak itu penting. Tapi jangan terlalu sering. Kalau terlalu sering, kewibawaan sidak akan menurun dan lama-lama kebal, sehingga sidak itu tidak ada artinya," kata pengamat politik dari Soegeng Sarjadi Syndicated (SSS), Sukardi Rinakit, Senin (9/11).

Menurut dia, sidak merupakan bagian terapi kejut yang memang perlu dilakukan. "Ini bisa menunjukkan bahwa pelaku sidak (pemerintah) adalah serius dalam menangani masalah," kata Sukardi.

Dia menyambut baik sidak SBY ke kejaksaan agung dan Mabes Polri beberapa waktu lalu. Namun, lanjut Sukardi, SBY seharusnya sudah tidak perlu lagi melakukan buka puasa bersama di Mabes Polri setelah itu. "Kan lebih baik, polisi-polisi diajak berbuka di Istana daripada presiden yang datang ke Mabes Polri," kata dia.

Bila presiden terlalu banyak berkunjung, makna sidak itu akan semakin hilang. "Bayangkan saja, satu masalah yang sudah disidak belum dibereskan, kini sidak ke tempat lain. Ini akan menyebabkan informasi akan tumpah tindih. Selain itu tidak efektif karena nanti bisa mengakibatkan kekebalan, sehingga wibawa sidak berkurang. Jangan sampai ada yang merasa, presiden sudah sidak ke Polri dua kali, tapi polisi di jalan masih saja meminta uang." (A20, dtc-83)


Berita Utama | Ekonomi | Internasional | Olahraga
Semarang | Sala | Pantura | Muria | Kedu & DIY | Banyumas
Budaya | Wacana
  Cybernews | Berita Kemarin

Copyright© 1996-2004 SUARA MERDEKA