| Selasa, 09 Nopember 2004 | NASIONAL |
Fraksi Sepakat Ubah Tatib
JAKARTA-Pertemuan final pimpinan 10 fraksi yang berlangsung Minggu (7/11) hingga Senin (8/11) dini hari, sepakat melakukan perubahan tata tertib (tatib) DPR, yang selama ini menjadi pemicu perselisihan antara Koalisi Kerakyatan dan Koalisi Kebangsaan. Perubahan itu tidak diputuskan dalam rapat paripurna, tapi diserahkan ke Badan Legislatif (Baleg) DPR. Dalam perubahan tatib, antara lain akan diatur bahwa pemilihan pemimpin komisi dan badan-badan pada alat kelengkapan DPR dilakukan secara proporsional. Demikian dikatakan Ketua Fraksi Partai Demokrat (FPD) Soekartono Hadiwarsito, di Jakarta, kemarin. Lebih lanjut soal pemilihan pimpinan komisi dan badan-badan pada alat kelengkapan DPR, Soekartono mengatakan, dengan perubahan tatib dalam pemilihan pimpinan komisi dan badan pada alat kelengkapan Dewan, maka pimpinan komisi dan badan yang ada saat ini akan dirombak. Tetapi hal itu tidak dilakukan sekarang. Artinya, pimpinan komisi dan badan-badan yang sudah ada tetap berlaku untuk satu kali masa sidang. ''Soal waktu itu, nanti dibahas oleh Baleg,'' katanya. Agenda lain yang dibahas dalam rapat pimpinan fraksi yang berlangsung di Hotel Mulia Jakarta itu, juga disepakati bahwa dalam rapat paripurna DPR yang digelar hari ini (Selasa, 9/11), nama-nama anggota komisi dan badan-badan dari fraksi-fraksi yang tergabung dalam Koalisi Kerakyatan, yakni Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (FPPP), Fraksi Partai Demokrat (FPD), Fraksi Partai Amanat Nasional (FPAN), Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS), dan Fraksi Bintang Pelopor Demokrasi (FBPD), akan dibacakan. Jadi, fraksi yang tergabung dalam Koalisi Kerakyatan siap menghadiri rapat paripurna hari ini (Selasa, 9/11). Dengan kehadiran fraksi-fraksi itu, maka berarti konflik di tubuh internal DPR akan segera diselesaikan. Ketua Gabungan Kelompok Fraksi (Gapoksi) Arief Mudatsir Mandan membenarkan hal itu. Salah satu agenda rapat paripurna adalah mengumumkan nama-nama anggota komisi dari Koalisi Kerakyatan. Menurut Arief, dengan kehadiran tersebut, sebagai isyarat bahwa Koalisi Kerakyatan sudah bersedia untuk ikut dalam rapat-rapat komisi. Dia menambahkan, penyelesaian konflik internal DPR terus berproses ke arah yang positif. Yang pasti ada semangat bersama untuk segera menyelesaikan masalah itu dengan win-win solution, tidak ada yang kalah dan menang. Pertemuan itu, menurut Arief, telah menemukan titik terang. Menurutnya, masih ada dua opsi yang terus dibahas dalam rangka mencari titik temu. Pertama, penyempurnaan tata tertib. Kedua, formulasi pimpinan komisi. Soal tata tertib, Koalisi Kerakyatan mengusulkan agar dilakukan penyempurnaan secara komprehensif agar tidak ada pasal yang ditafsirkan berbagai rupa. Disadari, konflik yang terjadi saat ini, salah satunya disebabkan oleh pasal-pasal dalam tata tertib yang multitafsir. Soal pimpinan komisi, Koalisi Kebangsaan menawarkan tiga jabatan ketua dan 12 wakil ketua komisi kepada Koalisi Kerakyatan. Tawaran itu mendapat sambutan baik, hanya masih ada wacana formulasi yang lain. ''Ada pandangan yang menyebutkan, karena ini sudah terjadi, maka Koalisi Kebangsaan tetap memimpin komisi, tapi nanti setelah enam hingga delapan bulan, kami evaluasi untuk dipilih kembali,'' jelas Arief. Sementara itu, Ketua FPG Mohammad Hatta menyatakan, pertemuan informal yang dilakukan pimpinan DPR dengan pimpinan fraksi-fraksi memang mencapai sejumlah kemajuan, tetapi masih terdapat kendala untuk mengatasi kemelut di DPR. Kemajuan yang dicapai itu, antara lain kesediaan kubu Koalisi Kebangsaan dan Koalisi Kerakyatan membahas perubahan tatib DPR, khususnya menyangkut sistem pemilihan pimpinan komisi/badan secara proporsional di Baleg. Meskipun demikian, masih ada kendala berkaitan dengan rencana tersebut, karena Koalisi Kerakyatan meminta jaminan dari pimpinan fraksi-fraksi dari kubu Koalisi Kebangsaan, agar sistem proporsional dimasukkan dalam tatib. ''Sebagai ketua fraksi, saya tidak memiliki kewenangan untuk mencampuri tugas-tugas Baleg. Karena mereka meminta jaminan, tentu saja kami harus melakukan pembicaraan secara internal. Keputusannya mungkin baru satu-dua hari ini,'' ujar Hatta. Tentang sistem pemilihan pimpinan komisi/badan secara proporsional, Hatta mengaku, pihaknya belum mengetahui konsep yang diajukan kubu Koalisi Kerakyatan. Sistem proporsional itu akan memberikan kursi pimpinan yang lebih banyak kepada fraksi dengan jumlah anggota yang banyak juga. Sedangkan untuk penempatan pimpinan di komisi/badan, bisa saja dilakukan secara berurutan dari fraksi dengan anggota terbanyak dan seterusnya. Misalnya, Fraksi Partai Golkar dengan jumlah anggota terbanyak diberi kesempatan pertama kali memilih pimpinan di komisi/badan tertentu, kemudian Fraksi PDI Perjuangan, dan seterusnya. ''Saya belum tahu konsep mereka tentang sistem proporsional. Kami siap membahas perubahan tatib asal dilakukan di Baleg, dan penjadwalannya dilakukan oleh Badan Musyawarah,'' tegas Hatta. Lima fraksi yang tergabung dalam Koalisi Kerakyatan, kemarin mengeluarkan pernyataan sikap, akan menghadiri rapat paripurna DPR RI pada hari ini. Mereka menyadari yang selama ini terjadi adalah dinamika dalam proses demokrasi yang berharga bagi penyempurnaan kehidupan berbangsa dan bernegara di masa depan. Dalam upaya membuka peluang yang lebih luas bagi pemecahan kemelut di DPR RI, anggota Fraksi Partai Golkar (FPG) DPR RI, Hajriyanto Y Thohari, menyatakan mundur dari jabatannya sebagai Wakil Ketua Komisi I DPR (Bidang Pertahanan, Luar Negeri). ''Saya sudah menyampaikan surat pengunduran diri itu tadi siang kepada pimpinan DPR dan tembusannya saya sampaikan ke pimpinan Komisi I dan anggota. Juga kepada pimpinan Fraksi Partai Golkar,'' kata Hajriyanto kepada pers, Selasa kemarin.(di,nas-69,87t) Dua Opsi Hasil Pertemuan Koalisi Kerakyatan dan Kebangsaan 1 Penyempurnaan tata tertib Dilakukan penyempurnaan secara komprehensif, agar tidak ada pasal yang ditafsirkan berbagai rupa 2 Formulasi pimpinan komisi Koalisi Kebangsaan menawarkan tiga jabatan ketua dan 12 wakil ketua komisi kepada Koalisi Kerakyatan Koalisi Kebangsaan tetap memimpin komisi, tapi setelah enam hingga delapan bulan akan evaluasi untuk dipilih kembali HexWeb XT DEMO from HexMac International |