PEMBAWAAN H Amrullah Jazeri SE, Ketua DPD Partai Golkar Demak ini sehari-harinya terlihat tenang dan murah senyum. Pria kelahiran Desa/Kecamatan Gajah, 12 Agustus 1949 itu, kini hidup bahagia bersama seorang putri dan tiga putra dari hasil pernikahannya dengan Mahmudah (59).

Putra-putrinya kini rata-rata berpendidikan perguruan tinggi. Putra sulungnya, Atok (31), kini bekerja di Bank Danamon Pati. Kemudiaan Zaki (27), alumnus STIMIK Malang, Tahta (23) kuliah semester VIII Fakultas Ekonomi Unnes Semarang, dan putri bungsunya, Dania (18). Dia kini masih belajar di Fisip Undip Semarang semester II. ''Resep saya membina keluarga dan anak-anak cukup sederhana. Di antara kita harus saling pengertian, transparan serta membangun keluarga yang baik. Yang terpenting, kita harus berani menghadapi kenyataan hidup ini,'' kata Jazeri, yang kini berdomisili di Gajah.

Ditanya soal pengalaman di DPRD Demak, H Amrullah Jazeri mengaku banyak makan asam garam. Dia anggota Dewan selama empat periode berturut-turut. Periode 1987-1992, 1992-1997, 1997-1999, serta periode 1999-2004. Alasan dia terjun ke dunia politik melalui Partai Golkar karena dia mengaku bisa berbuat untuk kepentingan orang banyak.

Situasi politik pascapemilu legislatif dan pilpres di Kota Wali yang tak berekses itu menurut pandangannya karena ada kedewasaan politik masyarakatnya. ''Masyarakat Demak paham bahwa presiden terpilih 2004 adalah Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). SBY memiliki keunggulan, terutama mengajak orang lain menuju ke era perubahan, sekalipun Presiden Megawati sudah melakukan perubahan ke arah itu,'' jelas dia.

''Di Golkar, saya punya obsesi untuk mendorong Golkar menjadi graha karya dengan memberdayakan generasi muda di bidang politik, ekonomi, dan sosial. Diharapkan kelak akan melahirkan para wirausaha sosial, ekonomi, dan politik yang tangguh,'' harapnya. Sementara itu, kehangatan percaturan politik masih dirasakan di gedung DPRD Demak, terutama pada tahap penyusunan tata tertib (tatib) dan pembentukan fraksi-fraksi.

Karena itu, pihaknya berharap tatib Dewan tidak membelenggu fungsi kedewanan, baik fungsi legislasi, pengawasan, ataupun budgeting. Pembuatan tatib Dewan itu perlu adanya ruang konsultasi bagi stakeholder di Demak. Sebab, keberadaan mereka itu secara berkala dapat memberikan masukan kepada legislatif.

Sebab, jika hanya anggota DPRD yang mencari aspirasi masyarakat, maka hal itu terlalu sempit. Selain itu, perlu ada ruang untuk mengatur konsultasi antara Bupati dan DPRD ketika merumuskan kebijakan-kebijakan publik. Misalnya, Bupati akan membangun sebuah proyek, maka harus ada konsultasi dengan DPRD. ''Jangan sampai konsultasi itu didelegasikan kepada eselon di bawahnya karena bisa berdampak kurang adanya sudut pandang sama dalam merumuskan kebijakan publik.'' (Arwan Pursidi- 91n)