DEMAK- Ketua Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) Depag Demak Drs Bambang Sugito TH tidak akan menolak bila muncul gagasan dari masyarakat membentuk Tim Pencari Fakta untuk menelusuri tanah-tanah wakaf BKM di Demak.

Mengingat pengawasan yang dimiliki lembaga yang mengurusi tanah bandha masjid itu cukup terbatas. ''Saya tidak berkeberatan jika masyarakat menghendaki usulan seperti itu. Justru langkah itu sangat membantu BKM. Karena mata, kaki, tangan, dan telinga saya terbatas untuk mengawasi tanah wakaf,'' ungkap Bambang Sugito selaku pembicara pada dialog menelusuri tanah wakaf BKM di Gedung Sanggar Pramuka, Minggu (7/11). Pembicara lainnya, yakni KH Ma'sum Dahlan selaku Ketua Ilham, atau Ittihadul Huddamil Ma'ahid.

Dialog interaktif itu, diadakan DPD Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Demak dan Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) itu juga mengundang beberapa LSM, diantaranya LSM Gabungan organisasi dan LSM (GOL), dan simpatisan PKS Demak.

Pihak BKM juga menyatakan terbuka jika Tim Pencari Fakta berkeinginan meminta pendapat dari BKM. Lebih jauh Bambang Sugito juga mengaku sudah melakukan konsultasi hukum dengan Kejaksaan Negeri Demak. Konsultasi itu untuk mengkaji secara hukum agar langkahnya tidak keliru.

PKS Peduli

Pengurus DPD PKS Demak Abdul Manan SAg berpendapat, partainya sangat peduli untuk membantu memecahkan persoalan tanah wakaf BKM di Demak. Mengingat PKS juga merupakan bagian dari masyarakat. Pihaknya juga sangat menghargai adanya usulan peserta dialog yang menghendaki perlunya membentuk Tim Pencari Fakta untuk menelusuri tanah-tanah wakaf BKM.

''Usulan membentuk Tim Pencari Fakta itu perlu. Diharapkan lembaga itu nantinya dapat bekerja menelusuri ke mana saja tanah-tanah wakaf milik BKM Demak selain terkena proyek jalan lingkar,'' ungkap Manan.

Di samping itu, tim tersebut juga perlu dukungan masyarakat terutama soal data-data yang konkrit.

Pada bagian lain, Abdul Manan menyatakan pihaknya tidak akan memolitisir masalah tanah wakaf BKM Demak. Meskipun persoalan itu sudah dilaporkan oleh Ashadi ke Polwiltabes Semarang.

''PKS tidak akan memolitisir soal tanah BKM. Kami tidak mau memasuki wilayah hukum seperti di Polwiltabes. Kami hanya ingin biar semuanya terungkap tanpa ada politisasi.''

Ketua DPD PKS Demak Ahmad Mudhofar AMd berharap kepada Gubernur H Mardiyanto untuk membentuk tim investigasi berkaitan dengan tanah wakaf BKM. Anggotanya bisa melibatkan tokoh masyarakat dan instansi terkait. (F2-84)