BANGKOK - Sekelompok akademikus beranggotakan 144 orang, Senin kemarin, menyampaikan surat terbuka kepada PM Thailand.

Mereka mendesak agar PM Thaksin meminta maaf atas kematian 78 pengunjuk rasa muslim, yang ditumpuk dalam truk-truk tentara oleh pasukan keamanan.

Para akademisi dari 18 universitas Thailand itu mengatakan PM Thaksin Shinawatra harus bertanggung jawab atas kematian itu, menyusul kerusuhan dua minggu lalu di wilayah bergolak kawasan selatan yang mayoritas penduduknya muslim.

Thaksin telah mengatakan kematian itu seharusnya tidak terjadi tetapi tidak meminta maaf. Kemarin, dia menyatakan bersedia meminta maaf jika dia pandang tindakan itu akan mendukung perbaikan keadaan.

''Saya siap melakukan apa saja jika hal itu bisa membantu mengakhiri masalah. Saya bersedia meminta maaf jika itu bisa membantu meredakan ketegangan. Saya bersedia mengunjungi setiap rumah jika hal itu membantu (mengatasi masalah),'' katanya kepada para wartawan.

''Pemerintah harus melakukan banyak hal untuk menyembuhkan perasaan rakyat setelah insiden tersebut.''

Sebanyak 87 orang tewas setelah tentara melumpuhkan demonstrasi di Tak Bai di provinsi wilayah selatan Narathiwat dengan tembakan gas pemedih mata, meriam air, dan tembakan senjata api.

Tolak Langkah Keras

Mayoritas korban mati lemas atau dipukuli setelah diikat dan ditinggalkan berjam-jam di dalam truk-truk.

Sejak tragedi itu, Thaksin terus melakukan langkah keras melawan para gerilyawan yang disalahkan atas terjadinya pemberontakan yang telah menewaskan sekurangnya 539 orang sejak Januari lalu.

Namun para akademisi dalam surat mereka mengatakan pemerintah telah gagal dalam kebijakan keras tekanannya.

''Kami sama sekali tidak setuju dengan kebijakan penggunaan kekerasan dalam menyelesaikan masalah, dan kami meminta agar pemerintah mengubah kebijakannya,'' kata surat tersebut.

''Kami juga setuju agar perdana menteri mempertimbangkan pengakuan kesalahannya dan menyatakan tanggung jawabnya.''

''Sebagai orang tertinggi yang berkuasa, perdana menteri tidak boleh menolak pertanggung-jawaban bagi kegagalan kebijakan dan paling tidak perdana menteri harus meminta maaf kepada rakyat.(ant-46)