YOGYAKARTA-Meskipun indikator-indikator makro cukup bagus, tetapi bukan berarti kondisi ekonomi Indonesia menggembirakan. Berbagai tantangan dan masalah di masa depan tetap berat. Namun semua itu tidak boleh dibebankan kepada eksekutif atau pemerintah karena bagaimana pun kapasitasnya terbatas.

Demikian dikemukakan oleh Ir Hani Putranto, staf pengajar Fakultas Teknologi Pertanian UGM Yogyakarta pada seminar bulanan ke-22 Pusat Studi Ekonomi Pancasila (Pustep), baru-baru ini.

Menurut dia, masalah yang dihadapi Indonesia adalah pengangguran, kemiskinan, daya beli rendah, jatuh tempo utang dan obligasi pemerintah yang harus segara dihayar, gejolak harga minyak, dan biaya pendidikan mahal.

''Untuk mengatasi berbagai masalah itu diperlukan daur ulang kekayaan untuk memberikan beasiswa kepada berjuta siswa dan memperbaiki kondisi moneter,'' tuturya. Program pendidikan murah atau beasiswa yang selama ini diselenggarakan, menurut dia, tidak sesuai dengan prinsip-prinsip teori bioekonomi. Dalam sistem itu fasilitas atau jaminan pendidikan terhenti jika seorang siswa hanya mampu menamatkan sekolah di tingkat SMP atau SMU.

''Padahal mereka yang berpendidikan rendah justru harus mendapat perhatian serius ketika sudah tua dan tidak sanggup bekerja,'' tegasnya.

Selain itu, program beasiswa hanya ditujukan kepada yang pintar atau orangtuanya miskin sehingga tidak memiliki dampak ekonomi signifikan bagi negara atau masyarakat. Program beasiswa berjuta siswa dalam naungan filsafat bioekonomi, kata dia, memiliki arti dan dampak ekonomi yang nyata karena dilaksanakan besar-besaran untuk menjangkau semua anak usia sekolah.

''Tidak peduli mereka bodoh atau pintar, anak orang kaya atau miskin. Dalam sistem itu setiap paket beasiswa hendaknya sampai lulus Sarjana S-1,'' tambahnya. Tentu program itu tetap memperhatikan decomposition time, sehingga bisa mencegah semua anak berlomba menjadi sarjana. Tetap harus ada peluang bagi yang berminat menekuni profesi sebagai petani padi. (P12-53)