SEMARANG- Sejumlah anggota DPRD Kota Semarang menyambut baik pembatalan rencana pemberian THR Dewan dari Wali Kota Sukawi Sutarip. Merekapun mengimbau kepada massa konstituennya agar memahami hal itu dan tidak meminta berlebihan dari wakil rakyat menjelang Lebaran tahun ini.

Menurut Ketua Fraksi Partai Demokrat (FPD) Kasmad Saputro, fraksinya tidak berkeinginan menerima uang yang tidak memiliki dasar hukum. Bahkan sejak awal, kalangan Dewan bersepakat untuk tidak menerima uang siluman atau tidak jelas. Karena itu keputusan untuk tidak menerima THR, sudah tepat.

''Memang tidak ada landasan hukum yang membolehkan dan yang melarang anggota Dewan menerima THR. Namun dalam APBD tidak dianggarkan pos itu, jadi tidak perlu dicari-cari,'' ujar Kasmad.

Mengenai tawaran diberi THR dari dana taktis, sangat tidak tepat. Pos dana taktis itu diperuntukan bagi bencana alam atau keperluan yang sifatnya mendesak. Jika THR memakai dana itu dapat dipandang sebagai penyimpangan dan menyalai aspek kepatutan.

''Saya hanya berharap kepada konstituen partai agar memahami persoalan ini. Jangan berpikir anggota Dewan itu kaya dan layak dimintai uang,'' kata Kasmad kepada wartawan di ruang fraksinya kemarin.

Kalau Dewan dimintai uang, dikhawatirkan akan timbul dalam pikirannya bagaimana cara mendapatkan kembali uangnya. Tentu masyarakat tidak menghendaki wakil rakyat yang seperti itu. Kendati demikian, Dewan juga perlu memberikan penjelasan secara gamblang kepada publik, sehingga bisa saling memahami.

Wakil Ketua Fraksi PK Sejahtera, Fris Dwi Yulianto SPi menilai kesepakatan Ketua Dewan H Sriyono SSos dengan Wali Kota H Sukawi Sutarip tersebut sebagai keputusan yang tepat dan sesuai keinginan masyarakat. Masyarakat menghendaki Dewan bersikap transparan, jujur, sederhana dan maksimal memperjuangkan aspirasi mereka. (H1,G17-84 )