WONOGIRI- Bupati, wakil bupati, pimpinan Dewan, dan para anggota DPRD Wonogiri, batal menerima uang tunjangan hari raya (THR). Kepastian pembatalan itu, Kamis (4/11), diputuskan melalui Rapat Panitia Anggaran (Panang) yang membahas Peraturan Daerah (Perda) Perubahan APBD 2004.

Seperti pernah diberitakan (SM/23/10), meski APBD Wonogiri tahun 2004 mengalami defisit anggaran Rp 23,1 miliar, Bupati H Begug Poernomosidi tetap mengusulkan perlunya pemberian tunjangan hari raya (THR) Idul Fitri bagi semua pegawai dan para anggota DPRD, seluruh pamong desa, para ketua rukun warga (RW), dan ketua rukun tetangga (RT).

Total anggaran THR yang diusulkan untuk 31.805 personel, akumulasi jumlah Rp 3,552 miliar. Termasuk didalamnya para guru tidak tetap (GTT), pegawai tidak tetap (PTT), tenaga kontrak, tenaga tidak tetap (TTT), dan guru bantu, yang tahun lalu tidak mendapatkan THR, untuk tahun 2004 ini semua diusulkan akan mendapatkan THR tanpa kecuali.

Usulan THR bagi bupati/wakil bupati, ketua/wakil Dewan yang jumlah personelnya lima orang, diusulkan masing-masing mendapatkan Rp 400.000, sehingga berjumlah Rp 2 juta.

Kemudian untuk 42 anggota DPRD masing-masing Rp 300.000 sehingga total Rp 12,6 juta.

Namun dalam pembahasan panitia anggaran, diputuskan bupati, wabup, pimpinan Dewan, dan para anggota DPRD tidak akan diberikan THR.

Total THR bagi mereka yakni Rp 14,6 juta, disepakati akan dipakai untuk kegiatan bakti sosial dengan memberikan bantuan air gratis bagi penduduk Wonogiri selatan yang kini dililit kekeringan.

Disumbangkan

''Sejak awal kami menolak THR, karena memang tidak pantas anggota Dewan mendapatkan THR,'' tegas dua anggota Dewan, dr Ngadiyono dan Drs Hamid Noor Yasin, yang keduanya dari Partai Keadilaan Sejahtera (PKS).

Hal senada diungkapkan anggota FPDI-P Endang Pujiastuti SPAK. ''Saya mendesak agar anggaran THR para anggota Dewan dapat dibelikan air untuk kemudian disumbangkan secara gratis bagi saudara-saudara kita yang menderita kekeringan di Wonogiri selatan,'' kata Endang.

Pengalihan dana THR anggota Dewan untuk bantuan air gratis dinilai akan lebih bermanfaat.

Terlebih lagi, katanya, dalam suasana kemarau saat ini yang waktunya juga berdekatan dengan datangnya Idul Fitri.

Dengan dipangkasnya dana THR bagi bupati, wabup, pimpinan Dewan, dan para anggota DPRD, maka kelak yang mendapatkan THR hanya para pegawai negeri sipil (PNS) dan pegawai non-PNS. (P27-80s)