BLORA- Dibandingkan dengan tahun lalu, kondisi Lebaran para PNS di lingkungan Pemkab Blora tahun ini cukup kontras. Jika tahun lalu mereka mendapatkan tunjangan hari raya (THR) berkisar Rp 150.000-Rp 300.000, untuk tahun ini diprediksi kecil kemungkinan para PNS bisa menerima uang THR.

Sejumlah PNS di lingkungan Pemkab Blora menyatakan sudah mendengar adanya rencana tidak ada pembagian THR. Meski demikian sebagian besar dari mereka berharap ada kebijakan baru, yakni pemberian THR berapa pun jumlahnya.

Keterangan yang berhasil dihimpun menyebutkan, keuangan Pemkab Blora sangat tidak memungkinkan jika harus memberikan THR kepada setiap karyawan. Diprediksi, saat ini dana yang dipunyai Pemkab Blora hanya dana tak terduga, yakni sekitar Rp 3 miliar.

Seorang pejabat di lingkungan Setda Blora mengemukakan, dengan jumlah dana tersebut, bagaimana mungkin akan membagikan uang THR. Pasalnya, jika nanti masing-masing PNS diberi THR Rp 50.000, Pemkab harus menyediakan paling sedikit dana Rp 1,5 miliar. ''Kalau dana yang ada di Pemkab diberikan untuk THR, jika sewaktu-waktu terjadi apa-apa di Blora lantas bagaimana?'' ungkap pejabat yang minta namanya tidak disebutkan.

Dirembuk

Kepala Bagian Hubungan Masyarakat Setda Blora Slamet Pamudji SH ketika dimintai konfirmasi menyatakan, meski kecil kemungkinan tahun ini akan ada THR untuk PNS, sampai saat ini sedang terus dibicarakan. ''Kecil kemungkinan ada THR, namun demikian sampai saat ini terus dirembuk,'' jelasnya.

Ada informasi, dana yang dimiliki Pemkab saat ini minim. Yakni tinggal dana tak terduga sekitar Rp 3 miliar. Kabag Humas slamet membenarkan hal itu.

Sementara itu jajaran pimpinan DPRD Blora memastikan bahwa Lebaran tahun ini tidak ada THR bagi anggota Dewan. "Kita harus tahu diri, untuk itu memang sengaja Dewan tidak menganggarkan THR,'' ungkap Ketua DPRD Blora, HM Warsit SPd. (ud-90s)