JAKARTA-Kantor Kementerian Negara BUMN segera mewujudkan rencana penggantian direksi PT Garuda Indonesia Airways. Langkah tersebut merupakan bagian dari program 100 hari pertama kementerian tersebut.

Demikian dikemukakan oleh Menteri Negara BUMN Sugiharto, kemarin. Pihaknya ingin melakukan review atau kaji ulang atas rencana tersebut, terutama apakah proses rekrutmen telah dilakukan secara transparan.

''Kaji ulang terhadap kandidat direksi dijalankan untuk mengetahui visi dan strategi mereka dalam meningkatkan performance atau kinerja Garuda. Untuk menjalankan kaji ulang tersebut kami akan berkonsultasi dengan komisaris,'' tuturnya.

Sebagaimana diberitakan, rencana penggantian direksi Garuda tersebut sebenarnya sudah lama bergulir. Proses fit and proper test atau uji kepatutan dan kelayakan pun telah dijalankan. Bahkan beberapa bulan lalu tersiar kabar bakal ada pelantikan direksi baru, tetapi ternyata dibatalkan.

''Proses fit and proper test yang sudah berjalan tidak perlu diulang karena waktunya agak mendesak. Tidak elok juga kalau saya tiba-tiba mengganti,'' ujar Sugiharto.

Ia mengaku hanya ingin mengkaji ulang rangkaian proses menuju penggantian direksi. Hal itu perlu ditempuh karena penggantian harus dipertanggungjawabkan kepada publik. Selama menunggu pelantikan direksi baru direksi yang sekarang berstatus demisioner.

Akibat penantian yang terlalu lama itu, kata dia, banyak corporate action yang tertunda sehingga diharapkan sebelum tahun 2004 berakhir Garuda sudah mempunyai direksi baru.

Terlebih lagi beberapa nama yang dinominasikan menduduki kursi direksi sudah berada di tangannya.

Sugiharto belum bersedia menyebutkan nama-nama itu. Namun yang jelas, menurut dia, kandidat tersebut adalah orang yang bisa membawa Garuda menjadi perusahaan penerbangan tepercaya dengan pelayanan yang istimewa.

''Itu karena perusahaan penerbangan mengutamakan pelayanan, apalagi di era persaingan yang kian ketat sebagaimana sekarang,'' ungkapnya.

Sementara itu Sugiharto mengatakan ingin mencegah penyitaan uang pemerintah yang tersimpan di AS terkait dengan putusan pengadilan internasional yang mengharuskan Pemerintah Indonesia membayar klaim yang diajukan PT Karaha Bodas Company.

''Sekarang kita membutuhkan dana untuk subsidi BBM dan subsidi kemasyarakatan. Sangat tidak adil jika uang pemerintah diambil serta-merta pada 21 November yang akan datang. Kita tidak akan menyerah begitu saja,'' tegasnya.

Pemerintah, kata dia, akan memberikan penjelasan bahwa dana yang akan disita pengadilan internasional tersebut adalah milik pemerintah, bukan Pertamina.

Pemerintah juga akan melakukan uji mengenai peristiwa kriminal ketika proses tender Karaha Bodas Company terjadi. (bn-53)