JAKARTA-PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA) selaku kuasa dalam penglepasan 10% saham pemerintah di Bank Danamon mampu mencetak dana Rp 1,74 triliun.

Angka itu diperoleh melalui penjualan sekitar 490 juta saham seharga Rp 3.550/lembar yang mencerminkan 2,55 kali price to book value atau harga nilai buku Desember 2003.

"Hasil transaksi mencerminkan kepercayaan investor lokal dan internasional kepada Indonesia," ujar Mohammad Syahrial, Direktur Utama PT PPA, kemarin.

Jika diperhatikan, lanjut dia, maka nilai buku Bank Danamon itu tergolong tinggi karena rata-rata harga saham sektor perbankan di PT Bursa Efek Jakarta (BEJ) hanya sekitar 1,85 kali harga nilai buku.

Penjualan saham yang dilakukan melalui penawaran tertutup atau private placement itu mendapat tanggapan sangat positif dari investor sehingga dapat diselesaikan saat ditutup pada pukul 14.00, kemarin.

''Proses penawaran hanya makan waktu setengah hari. Total permintaan pada harga penglepasan mencapai 1,265 juta saham atau 2,6 kali oversubscribed (kelebihan permintaan-Red),'' jelasnya.

Selama proses penawaran berlangsung, kata dia, Asia Financial Indonesia disebut-sebut sebagai calon kuat pembeli.

Saat ini konsorsium tersebut merupakan pemilik dominan saham dengan persentase kepemilikan mencapai 61,88%, sedangkan saham pemerintah hanya sekitar 20,5%.

Namun saat dikonfirmasi, Mohammad Syahrial tidak bersedia menjelaskan karena keputusan pemenang ditentukan oleh nilai penawaran tertinggi yang dilakukan oleh bermacam-macam institusi.

Penawaran yang tinggi menyebabkan pada penutupan sesi pertama transaksi PPA meminta BEJ dan Bursa Efek Surabaya (BES) melakukan suspensi atau penghentian sementara perdagangan saham Bank Danamon.

Langkah tersebut, menurut M Zamroni praktisi pasar saham dari PT AAA Sekuritas Semarang, dilakukan untuk menghindari gejolak harga.

Penjualan saham pemerintah di PT Bank Danamon Indonesia Tbk itu adalah penglepasan aset kali ke sekian setelah Bank Permata beberapa saat lalu.

Marwanto Harjowiyono, Kepala Biro Humas Departemen Keuangan mengatakan kepemilikan saham pemerintah nanti akan berkurang menjadi 10,5% dari 20,5% sehingga tetap memiliki kontrol atas bank tersebut.

"Langkah itu terpaksa diambil karena target pos pembiayaan untuk APBN 2004 dari target privatisasi ternyata tidak terpenuhi," ungkapnya.

Beban itu, lanjut dia, makin berat oleh kenaikan subsidi BBM akibat harga minyak dunia yang melonjak di atas 50 dolar AS/barel.

Untuk melepas aset itu, pihaknya menunjuk PPA agar menawarkan kepada kalangan terbatas, yakni lembaga investasi lokal dan luar negeri.

PT Danareksa Sekuritas dan PT UBS Securities Indonesia bertindak sebagai joint global coordinators dalam penjualan tersebut.

Tahun Ini

Sementara itu Mohammad Syahrial menegaskan PPA akan mendivestasi 20% saham PT Bank Permata Tbk tahun ini untuk menutup defisit APBN Perubahan 2004.

"Sudah ada keputusan untuk melepas sisa saham Bank Permata. Kami sudah diperintah untuk mempersiapkan penglepasan saham tahun ini," ujarnya.

Dia memperkirakan dalam waktu dua pekan proses penglepasan 20% saham bank tersebut sudah dapat diselesaikan.

Rencananya, penglepasan 20% saham Bank Permata akan dipatok pada harga saham ketika divestasi 51% dilakukan atau setara dengan Rp 704/lembar.

Angka itu sama dengan 2,72 kali nilai buku Juni 2004 sebesar Rp 258/lembar.

PPA, kata dia, juga telah menyiapkan opsi melepas aset kredit Dipasena dengan nilai buku Rp 1,1 triliun kepada PT Bank Mandiri Tbk untuk memperoleh pembiayaan dari perbankan.

Sekarang, pihaknya sedang menunggu penilaian terhadap nilai aset kredit yang akan ditetapkan oleh Menteri Keuangan sebelum melepas aset itu ke perbankan.

''Bank Mandiri memang telah menunjukkan minatnya, tetapi ada bank lain yang juga berminat terhadap aset kredit industri tambak udang terpadu itu,'' ujarnya.

DPR, lanjut dia, telah menyetujui nilai riil aset kredit itu sebesar rata-rata nilai kredit usaha kecil menengah (UKM) atau setara dengan 20% dari total kredit Rp 1,1 triliun.

Sejak berdiri para petambak plasma Dipasena berjumlah sekitar 11.000 orang mendapatkan kredit Rp 3,8 triliun yang dijamin oleh Dipasena dan didukung pemerintah melalui Bank Indonesia (BI).

Tahun 2000 Komite Kebijakan Sektor Keuangan (KKSK) menyetujui restrukturisasi utang petambak. Saat itu disepakati Rp 2 triliun dibebankan kepada pemegang saham Dipasena, sedangkan Rp 1,8 triliun kepada petambak.

Tetapi tahun berikutnya KKSK mengubah keputusan itu dengan menghapus tunggakan bunga utang petambak dan utang Rp 2 triliun tidak jadi dibebankan kepada pemilik Dipasena.

Saat ini aset eks milik Sjamsul Nursalim yang belum terjual adalah tambak udang Dipasena yang diserahkan dengan nilai kesepakatan Rp 19,961 triliun berdasarkan metode discounted cashflow (DCF).

Aset itu kini diperkirakan bernilai kurang dari Rp 2 triliun sehingga PT PPA mengupayakan revitalisasi untuk menaikkan nilainya dan selanjutnya didivestasi. (rei,bn-53)