KUPANG-Komisi Tinggi PBB Urusan Pengungsi (UNHCR) dikabarkan mengakomodasi permintaan masyarakat Nusa Tenggara Timur (NTT), terutama yang bermukim di perbatasan negara dengan Timor Timur (Timtim).

"Saat ini personel UNHCR Perwakilan Kupang sedang meninjau daerah sasaran bantuan di perbatasan NTT-Timtim," kata Kepala Biro Bina Sosial (Binsos) Setda NTT, Fransiskus Salem SH MSi, di Kupang, Selasa (2/11).

Dia mengatakan, sejak Oktober 2004 UNHCR kembali menjalankan misi kemanusiaan di Provinsi NTT yang dengan membuka kantor perwakilan di Kupang.

Lembaga kemanusiaan PBB itu menjalankan misi di Timor bagian barat, NTT, pascapengumuman jajak pendapat di Timtim September 1999, namun kemudian hengkang menyusul insiden pembunuhan pada tiga relawan UNHCR di Kantor Perwakilan Atambua, 6 September 2000.

Dalam kurun waktu empat tahun, UNHCR kembali beraktivitas di wilayah Timor bagian barat, NTT, setelah Dewan Keamanan PBB menurunkan status keamanan Timor bagian barat dari Siaga V menjadi Siaga IV. Sekarang UNHCR sudah beraktivitas membantu kesulitan warga eks Timtim dan warga lokal, tentu patut didukung," katanya.

Salem mengatakan, pihaknya telah berupaya mengundang personel UNHCR guna menghadiri rapat koordinasi di aula Setda NTT pada Selasa (2/11), namun tidak seorang pun hadir.

Seluruh personel UNHCR di Kantor Perwakilan Kupang sedang di Kabupaten Belu, kawasan perbatasan NTT-Timtim, untuk meninjau sejumlah daerah yang akan menjadi sasaran bantuan UNHCR.

"Yang diharapkan dari kehadiran UNHCR dalam rapat koordinasi itu yakni penjelasan tentang program kemanusiaan yang hendak dilaksanakan lembaga kemanusiaan PBB itu," katanya.

Karena staf perwakilan UNHCR tidak hadir, katanya, Satuan Koordinasi Pelaksana (Satkoorlak) di tingkat provinsi dan Satuan Pelaksana (Satlak) Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi (PBP) yang harus proaktif melakukan koordinasi.

Satkoorlak/Satlak PBP dan UNHCR harus terus berkoord- inasi terutama berkaitan dengan program pemberdayaan warga eks Timtim yang enggan pulang kampung atau lebih memilih menetap di NTT.

"Dalam waktu dekat kami undang lagi UNHCR guna membahas masalah-masalah tersebut, harus ada koordinasi agar penuntasan masalah eks pengungsi Timtim komprehensif dan terarah," katanya.(ant-78t)