MEDAN - Pemerintah Kerajaan Thailand diminta secepatnya mengusut hingga tuntas pelaku penganiayaan yang mengakibatkan sedikitnya 85 muslim Thailand meninggal dunia, dan telah dimakamkan secara massal di negeri tersebut.

"Aparat militer yang terbukti melakukan kekerasan pada warga muslim yang tak berdosa itu harus dipecat dan diajukan ke pengadilan," kata anggota DPRD Sumatera Utara (Sumut), Ahmad Hosein Hutagalung SAg, di Medan, Selasa.

Tindakan kekerasan militer disulut ketika berlangsung aksi unjuk rasa muslim yang berubah menjadi kerusuhan di luar sebuah kantor polisi di Narathiwat, Thailand Selatan, mengakibatkan sekurang-kurangnya tujuh orang tewas akibat tembakan tentara.

Sekitar 78 orang lainnya tewas akibat kesulitan bernapas karena berdesakan satu sama lainnya ketika mereka "dipak" sangat padat di dalam truk militer setelah penangkapan.

Dia menambahkan, tindakan kekerasan aparat militer dalam mengamankan para pengunjuk rasa di negeri "gajah putih" itu membuat warga muslim di beberapa negara dunia mengecam dan menilainya sebagai tindakan biadab.

Karena itu, katanya, kasus kematian puluhan warga muslim tersebut harus diselesaikan secara hukum dan Pemerintah Thailand diminta untuk membentuk tim guna menyelidikinya. "Pemerintah Thailand diminta jangan terkesan membiarkan dan cuci tangan dalam kasus kematian puluhan umat Islam tersebut," ujar Hosein yang juga Wakil Ketua DPW PPP Sumut.

Dia menjelaskan, jika kasus kematian warga muslim tersebut tidak secepatnya diselesaikan, dikhawatirkan akan merusak nama baik Thailand yang dipimpin oleh Perdana Menteri Thaksin Shinawatra itu.

Thailand yang tergabung dalam Negara Asean tersebut akan disisihkan oleh sejumlah negara anggota lainnya dan ini akan menjadi preseden buruk bagi negeri tersebut.

Pemerintah Thailand juga diharapkan dapat membuat pengumuman dan meminta maaf kepada negara-negara dunia yang mayoritas beragama Islam

Klarifikasi di PBNU

Dubes Thailand untuk Indonesia Atchara Sriputra memenuhi undangan PBNU untuk mengklarifikasi insiden di Thailand Selatan yang menewaskan puluhan orang tersebut. Pertemuan Atchara dengan Ketua Umum PBNU KH Hasyim Muzadi berlangsung sekitar satu jam di Kantor PBNU Jalan Kramat Raya Jakarta Pusat pukul 14.00-14.57, Selasa (2/11).

Usai pertemuan, Hasyim menuturkan, kedatangan Atchara atas surat undangan PBNU yang dikirimkan kepada Atchara beberapa hari lalu setelah terjadi peristiwa tersebut. Dalam surat tersebut disampaikan rasa keprihatinan atas jatuhnya korban.

Dalam surat itu juga disebutkan, PBNU meminta beraudiensi dengan pihak kedutaan. Caranya, PBNU datang ke kedutaan atau sebaliknya. Namun hari ini dijawab dengan kedatangan pihak kedutaan ke PBNU.

"Saya diberi klarifikasi menyangkut peristiwa itu. Pertama, saya ucapkan penyesalan. Kedua, saya bertanya apakah para pendemo di Thailand Selatan itu bersenjata atau tidak. Ternyata dijawab tidak," urai Hasyim.

"Saya tanya lagi, apakah pergerakan di Thailand Selatan oleh Pemerintah Thailand dianggap pemberontakan, dijawab tidak, tapi memang hanya sering terjadi kekerasan di wilayah itu," paparnya.

"Saya tanya lagi, apakah memang peristiwa itu merupakan sentimen minoritas Islam dan mayoritas Buddha, tapi dijawab, itu merupakan hubungan kekerasan masyarakat secara umum," tutur Hasyim.

Hal-hal itulah, lanjut dia, yang diperolehnya sebagai klarifikasi. "Memang NU ingin melihat sesuatu secara dewasa, tidak melihat hanya ujung-ujung masalah. Kita ingin tahu dari sumbernya langsung," ujarnya.

NU, sambung dia, mengucapkan terima kasih kepada Raja Thailand yang telah memberikan arahan kepada PM Thailand Thaksin Shinawarta agar bersikap lebih lunak terhadap kekerasan di Thailand Selatan.

Menurut Hasyim, sebagai langkah partisipasi, NU akan mengundang sejumlah tokoh muslim dan Buddha Thailand bersama Dubes Thailand untuk hadir dalam pembukaan Muktamar Ke-31 PBNU di Solo.

"Turut bersama sejumlah tokoh ulama sedunia yang tergabung dalam International Conference of Islamic Scholar. Di sana akan diberi kesempatan klarifikasi dari Dubes Thailand atas kejadian tersebut," jelas Hasyim Muzadi.(ant,dtc-78t)