-- Sungguh kita merasa prihatin dan menyesalkan kejadian yang menimpa Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Bagaimana mungkin mereka akan bekerja, kalau terus ribut di dalam. Sementara itu pemerintah atau lembaga eksekutif pasti akan terpengaruh karena pemerintahan tidak mungkin berjalan tanpa bermitra dengan lembaga legislatif. Kalau diteruskan yang terjadi adalah krisis konstitusi atau bahkan kemandekan. Alangkah disayangkan bila sampai seperti itu, padahal pemilu sudah relatif lancar dan aman. Rakyat telah berhasil menyelesaikan tugas konstitusinya. Tetapi sekarang orang-orang yang telah dipercaya sebagai wakil rakyat begitu mengecewakan. Yang dikejar adalah melulu soal kekuasaan. Dan untuk itu segala cara ditempuh, termasuk yang di luar batas kewajaran.

-- Persaingan ketat antara dua kubu yang nyaris berimbang kekuatannya itu dimulai pada saat perebutan kursi pimpinan DPR dan MPR beberapa waktu yang lalu. Sebenarnya hasilnya sudah menunjukkan perimbangan ketika Koalisi Kebangsaan menguasai pimpinan DPR, sedangkan Koalisi Kerakyatan berhasil memenangi pemilihan ketua MPR. Katakanlah itu sebagai power sharing. Tetapi rupanya perseteruan berlanjut pada perebutan ketua komisi. Anggota DPR dari Koalisi Kerakyatan tak menghadiri sidang sehingga keputusan pun tak bisa diambil. Sampai akhirnya keputusan ditetapkan, walaupun tak memenuhi kuorum. Pimpinan komisi terpilih dan semua dikuasai Koalisi Kebangsaan. Belakangan Koalisi Kerakyatan yang tidak mau mengakui membentuk komisi tandingan.

-- Pemerintah tentu tidak mudah untuk menentukan sikap. Untuk sementara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono lebih memilih tak ikut campur tangan pada kekisruhan di DPR. Tetapi bagaimana dengan mekanisme kerja sesudah itu. Mau mengakui komisi yang mana? Kalau dilihat dari prosesnya, komisi yang sudah resmi dibentuk, walaupun sidangnya dianggap tidak sah, adalah komisi yang akhirnya dimenangkan oleh Koalisi Kebangsaan. Namun dukungan politik pemerintah diperoleh justru dari Koalisi Kerakyatan. Lalu bagaimana selanjutnya? Kebuntuan politik seperti ini rasanya tidak pantas terjadi karena hanya akan menunjukkan ketidakmampuan para politikus. Bukankah semua telah diatur dalam tata tertib termasuk bagaimana mengambil keputusan.

-- Ada hal yang lebih mendasar yakni kurangnya tanggung jawab terhadap kepentingan yang lebih besar. Katakanlah kepentingan lembaga perwakilan rakyat. Citranya akan makin merosot akibat segala polah tingkah yang cenderung tidak tahu diri. Sekarang rivalitas makin meruncing karena Koalisi Kerakyatan menggalang mosi tidak percaya terhadap Ketua DPR Agung Laksono. Konflik pun berlarut dan belum jelas ke mana arah penyelesaian. Apakah krisis di parlemen ini akan mengulang sejarah lama yakni di era tahun 1950-an. Jangan sampai orang lalu berkesan politikus sipil kurang kapabel karena kejadian ini muncul setelah TNI tak lagi berada di parlemen. Mungkin ini pikiran yang sudah terlalu jauh, namun semua itu didorong oleh kerisauan kita melihat apa yang sedang terjadi di Senayan.

-- Selain memalukan, krisis di DPR juga melukai hati rakyat. Sampai kapan perlombaan merebut kekuasaan ini akan berakhir. Tidakkah mereka seharusnya segera mengubah posisi dan peran dari orang partai menjadi wakil rakyat sepenuhnya. Maka cara berpikirnya pun mestinya sudah berubah total, yakni menjadi seorang negarawan. Dalam hal ini permainan politik harus tetap dilakukan dalam kerangka pertanggungjawaban yang lebih luas kepada konstituen dan kepada bangsa dan negara. Apa artinya perebutan ketua komisi kalau itu hanya akan menimbulkan kekacauan. Sementara itu kalah dan menang di mata rakyat bukan berada di sana ukurannya. Yang akan dinilai justru seberapa jauh anggota DPR mampu memperjuangkan aspirasi rakyat dalam segala keputusannya.

-- Sebelum berlanjut dan makin memburuk, kita mengimbau agar segera dicarikan solusi. Salah satunya melalui lobi dan upaya mencari power sharing lanjutan yang lebih mencerminkan proporsinalitas. Sayang para pimpinan partai politik juga terlihat enggan mengendalikan atau membantu penyelesaian masalah. Jadi mereka juga sama saja, terlibat dan terbelenggu dalam sebuah ambisi meraih kekuasaan yang itu nyata-nyata tak simpatik di mata rakyatnya. Sepertinya tak ada lagi hati nurani bicara. Mata tak melihat dan telinga tak mendengar apa yang sudah disuarakan masyarakat. Di tengah situasi yang masih serba gelap dan krisis yang tak berujung, kita masih menaruh harapan kepada para politikus untuk mencari format penyelesaian yang sebaik-baiknya dan itu haruslah sesegera mungkin.