KUDUS- Teriakan petani di Undaan, Kudus yang tak mendapat pasokan air di DPRD dan gelontoran air hingga ke lahan mereka secara cukup mulai sekitar pukul 10.30 kemarin, memang merupakan fakta yang kontradiktif (bertolak belakang). Namun, dua fakta tersebut sesungguhnya berulang-ulang terjadi.

Mengapa? Sebab, itu terjadi sebagai akibat ketidakdisiplinan petani yang antara lain diliputi kecemasan sebagian petani di sepanjang saluran irigasi di wilayah hulu (atas) saat kemarau panjang. Saluran tersebut adalah Klambu-Wilalung, di samping juga ruas Sungai Serang yang terdapat di hulu (atas) Bendung Klambu, Grobogan.

Khusus saluran Klambu-Wilalung ''bertugas'' mengairi 6.215 ha lahan teknis, 5.000 ha di antaranya terdapat di Kecamatan Undaan, Kudus, dan sisanya di Kecamatan Klambu, Grobogan. ''Mestinya, minimal Klambu-Wilalung harus mendapat pasokan 7 m3/detik, tapi saat ini hanya 5 m3/detik,'' ujar Ketua P3A Undaan, Kaspono.

Kapasitas pasokan yang di bawah batasan minimal tersebut masih disedot oleh pompa liar yang terdapat di sepanjang saluran serta pintu sadap jaringan sekunder. ''Karena itu, pada Minggu malam hingga Senin dini hari kami mengoperasi, sehingga mulai siang tadi air sudah masuk lebih banyak hingga di areal paling hilir di Undaan,'' ucap Kaspono.

Namun, dia tak bisa menjamin pasokan air (meski di bawah minimal kebutuhan) itu akan berlangsung secara kontinu. ''Kami pesimistis. Mungkin nanti lahan di bagian hilir juga akan kekurangan air lagi, sebab teman petani yang ada di atas akan menyedot air di saluran dengan menggunakan pompa diesel lagi,'' tandasnya.

Repotnya, sebagian besar pompa yang rata-rata berukuran delapan dim tersebut terdapat di wilayah Kecamatan Klambu, Grobogan. ''Jadi, ya memang repot kalau tidak ada pengertian dan kerja sama dengan aparat terkait di Grobogan,'' cetusnya.

Menurutnya, penanganan masalah pompa liar yang jelas-jelas merugikan petani di wilayah hilir (Kudus) harus melibatkan pejabat Grobogan dan provinsi. ''Percuma kalau hanya pejabat di Kudus dan petani di Undaan yang bergerak,'' tuturnya.

Sebenarnya, keluhan senada Kaspono juga beberapa kali dilontarkan oleh pejabat BPSDA Seluna ataupun pejabat Dinas PSDA Jateng yang sebelumnya menjabat di BPSDA Seluna. Mereka mengeluh, karena perselisihan air antarkabupaten di sistem jaringan Waduk Kedungombo selalu terjadi. Sementara pihak Pemkab masing-masing kurang memberikan perhatian secara tuntas. (yit-90s)