DALAM pernyataan pertamanya sebagai Menko Perekonomian Kabinet Indonesia Bersatu (KIB), Aburizal Bakrie telah menetapkan lima prioritas kebijakan ekonomi, yakni: pertanian, strategi industri, pembangunan ekonomi domestik, pembangunan infrastruktur, dan kebijakan energi. Lima kebijakan prioritas ini memang kelihatan sekali sangat umum. Namun marilah kita lihat, apa saja yang mesti dilakukan berkaitan dengan lima prioritas tersebut.

Pertanian

Sebagaimana janji SBY waktu kampanye, pertanian akan menjadi salah satu prioritas jika ia terpilih. Tampaknya, pernyataan Ical tersebut juga berkaitan dengan janji kampanye SBY. Jika pertanian menjadi prioritas, jelas bukan hal yang aneh. Tetapi hal yang sama juga menjadi prioritas kabinet sebelumnya. Lalu apa yang mesti dilakukan SBY terhadap masalah di bidang pertanian.

Bicara pertanian jelas bicara lapangan pekerjaan dan kehidupan lebih dari 50% penduduk Indonesia, terutama yang ada di pedesaan. Bukan hanya itu saja, kelompok terbesar dari mereka itu adalah golongan rakyat yang selalu berkutat dengan kemiskinan dan rendahnya daya beli petani dan penduduk pedesaan.

Berkaitan dengan produk pertanian misalnya, nilai tukar petani (NTP) relatif rendah, Bahkan di beberapa provinsi mengalami penurunan, seperti halnya di Jawa Timur.

Penurunan NTP ini jelas merupakan indikator penurunan daya beli petani, dan penurunan ini disebabkan oleh tidak stabilnya harga-harga komoditas pertanian.

Ketidakstabilan harga komoditas pertanian inilah, terutama pada masa-masa panen, harus menjadi perhatian tim ekonomi KBI pada sektor pertanian. Sistem perlindungan terhadap petani kecil belum cukup diberikan kepada mereka, sehingga mereka tidak menjadi korban karena gejolak harga. Akan lebih baik menganggarkan subsidi untuk melindungi harga komoditas pertanian daripada membiarkan berbagai korupsi merajalela.

Masih di sektor pertanian, Kabinet Indonesia Bersatu perlu membuat blueprint strategi kemandirian pangan dengan mengembangkan konsep pangan secara integratif, termasuk revitalisasi kelembagaan pedesaan yang selama ini terkontaminasi konsep penyeragaman dalam pengembangan kelembagaan.

Kemandirian Pangan

Pengembangan kemandirian pangan ini mencakup sistem produksi, pendanaan, pengelolalan dan distribusi yang terintegrasi. Sistem informasi pangan dan usaha pedesaan juga perlu mendapat perhatian untuk dikembangkan. Pengembangan sistem ini menjadi sangat krusial mengingat kerawanan pangan yang sering terjadi salah satunya bersumber dari kelemahan dalam sistem informasi data mengenai kerawanan tersebut.

Industri dan Pasar Domestik

Kita bisa bersepakat bahwa mengatasi masalah pengangguran dan kemiskinan hanya bisa dilakukan dengan meningkatkan investasi. Tetapi pertanyaan yang selalu relevan adalah strategi investasi macam apa yang seharusnya dikembangkan. Sama dalam sektor pertanian, seharusnya selain masalah mengundang investasi, terutama yang dimaksudkan untuk mengatasi pengangguran, sektor industri kita juga mempunyai blueprint.

Pengalaman kita, mengapa industri kita bergerak tanpa arah yang akhirnya berantakan terempas krisis berkepanjangan justru karena kita tidak mempunyai cetak biru tersebut. Masih belum hilang pada ingatan kita ketika pada era presiden Soeharto, kita dengan begitu optimistis ingin mengembangkan industri "high-tech" dengan strategi lompatan besar (big push), toh akhirnya industri tersebut juga bangkrut.

Bangkrutnya industri kita setidaknya bersumber dari dua hal, pertama karena industri kita adalah industri footloose dan tidak berbasis pada pasar (broadbase market).

Indonesia adalah negara besar, yang berarti juga punya potensi pasar besar. Ini berarti pasar domestik jelas tidak bisa dikesampingkan. Sementara anatomi industri Indonesia adalah sebagaimana diagnosisnya Booke, yakni berkembangnya dua sistem ekonomi secara bersama-sama. Karena itu strategi industri ke depan seharusnya mendasarkan pada kenyataan peran besarnya usaha kecil yang lebih banyak berorientasi ke pasar domestik dan sekaligus meningkatkan daya saing industri yang berbasis pada sumber daya terbesar, seperti pertanian dan perikanan.

Selama ini industri manufaktur kita mempunyai ketergantungan impor yang masih tinggi, dan hal ini jelas menjadi sumber kerawanan tersendiri dalam industri kita.

Pada tataran pasar global, kata kuncinya adalah daya saing. Apabila kita lihat, sampai saat ini 10 terbesar ekspor kita masih berada pada sekitar komoditas produk primer dan tekstil. Dan perlu diketahui juga untuk produk-produk tersebut persaingannya ketat.

Tekstil misalnya, ada India, Banglades juga China. Sisi penting yang perlu diperhatikan betul dalam pengembangan industri ini adalah jangan sampai terjadi kebijakan yang inkosisten dan tumpang-tindih dalam industri dan perdagangan, hanya karena departemen tersebut sekarang dipisah kembali.

Harga BBM dan Energi

Minggu lalu harga minyak di pasar dunia telah mencapai 55 dolar per barel (Taiwan News, 19 October 2004). Kenaikan ini jelas mengkhawatirkan pemerintah karena kenaikan ini akan langsung mengancam posisi APBN 2004 dan RAPBN 2005.

Kenaikan harga minyak ini akan menyebabkan subsidi BBM melonjak menjadi sekitar Rp 95 triliun. Dengan harga minyak mentah per barel sekitar 55 dolar dan ditambah biaya pemrosesan, harga BBM per liter menjadi sekitar Rp 3.500 per liter.

Saat ini harga BBM rata-rata Rp 2.000 per liter. Jadi dengan harga minyak mentah sebesar 50 dolar per barel subsidi rata-rata akan menjadi sekitar Rp 1.500 per liter, atau hampir 43% harga pasar. Dengan penjualan rata-rata dalam negeri sebesar 63 juta kiloliter, subsidi yang diperlukan akan mencapai sekitar Rp 95 triliun.

Dengan gambaran ini, Kabinet Indonesia Bersatu jelas dihadapkan masalah yang sangat rumit. Sementara kenaikan harga minyak di pasar internasional tidak terlalu banyak dapat dimanfaatkan Indonesia, mengingat produksi minyak Indonesia saat ini rata-rata di bawah satu juta barel perhari.

Kuota OPEC untuk Indonesia saat ini 1,348 juta barel per hari, sementara Indonesia hanya mampu memenuhi 840 ribu barel per hari. Jelas ini sebuah gambaran yang berat berkaitan harga minyak dan subsidi BBM dalam negeri.

Melihat gambaran demikian, pemeritah KIB harus berani mengambil tindakan tidak populer untuk menikkan harga BBM, walau tetap harus memperhitungkan waktu yang tepat. Waktu yang tepat tersebut kira-kira setelah tahun baru 2005, sekaligus dalam tiga bulan ke depan perlu dilakukan penjelasan akan perlunya kenaikan harga BBM tersebut.

Namun demikian kenaikan tersebut harus memperhitungkan distribusi beban secara adil, dalam arti tidak semua jenis BBM tidak mendapatkan subsidi. Dengan kata lain harga BBM jangan sampai pada tingkat rata-rata Rp 3.500 per liter.

Apakah tindakan menaikkan harga BBM akan menjadikan pemerintah SBY tidak populer? Menurut saya tidak harus demikian, sebab SBY masih mempunyai senjata pamungkas lain untuk meningkatkan popularitas dan kepercayaan rakyat.

Infrastruktur dan Regulasi

Baru-baru ini Transparency International mengumumkan kembali Indeks Korupsi, dan Indonesia masih bertengger pada peringkat negara terkorup di dunia. SBY dapat mempertahankan kepercayaan rakyat dengan berusaha keras bahwa korupsi tersebut dapat dikurangi. Inilah senjata pamungkas itu.

Pokok kelima prioritas Tim Ekonomi KIB adalah pembangunan infrastruktur. Penulis sekaligus memasukkan regulasi ini, walaupun bukan pada wilayahnya kebijakan tim ekonomi.

Sebab salah satu hambatan dalam bidang ekonomi selama ini bukan hanya masalah infrastruktur akan tetapi juga regulasi dan kepastian hukum. Justru dalam peraturan yang berkaitan dengan aktivitas ekonomi ini Menko Perekonomian perlu bersama-sama dengan Mendagri untuk mengaji seluruh peraturan daerah yang berkaitan dengan produksi dan distribusi yang selama ini jelas menghambat investasi.

Sebagai seorang mantan ketua Kadin, Ical mengetahui secara persis peraturan mana yang menghambat perkembangan investasi di daerah.

Kelima prioritas Menko Perekonomian tersebut masih harus diterjemahkan ke dalam strategi, kebijakan dan langkah yang jelas. Mapping kebijakan, strategi dan langkah-langkah inilah yang harus dilakukan oleh Menko Perekonomian yang mencakup lima prioritas tersebut.

Dari sinilah roadmap kebijakan Tim Ekonomi KIB dapat dipahami oleh masyarakat secara transparan, apakah mampu memberi harapan perubahan yang lebih baik ataukah tidak.

(Penulis adalah Ketua Laboratorium Studi Kebijakan Ekonomi (LSKE) FE Undip-82)