YOGYAKARTA-Nilai tukar rupiah pada triwulan IV tahun ini diprediksi bergerak pada kisaran Rp 8.730 sampai Rp 9.300/dolar AS.

Pada periode yang sama laju inflasi sebesar 7%, sedangkan produk domestik bruto (PDB) berkisar pada angka 5% sampai 5,5 %.

Demikian dikemukakan oleh Rusli Simanjuntak, staf ahli Bidang Perencanaan dan Kehumasan Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) pada sarasehan dan buka bersama wartawan perbankan DIY di Hotel Melia Purosani, Yogyakarta, Sabtu lalu.

''Pada triwulan akhir tahun 2004 ada peluang terjadi apresiasi dan harus mewaspadai kenaikan harga minyak dunia,'' tuturnya didampingi oleh Djarot Sumartono, Pemimpin BI Yogyakarta.

Arah kebijakan yang akan ditempuh, lanjut dia, adalah melalui pengendalian likuiditas dan menjaga inflasi pada angka sekitar kisaran 5,5 %.

Upaya mempertahankan stabilitas ekonomi makro, khususnya moneter antara lain lewat pengendalian stabilitas sistem keuangan dan meningkatkan fungsi intermediasi perbankan.

SUP 005

Ia juga menjelaskan tentang pemanfaatan dana Surat Utang Pemerintah (SUP) No 005 untuk mendukung usaha kecil menengah (UKM).

''Di satu sisi SUP 005 itu menimbulkan banyak harapan, tetapi di sisi lain bisa menimbulkan kesalahan pemahaman,'' ujarnya.

Berdasarkan Keppres No 176/1999, kata dia, pemerinah mengeluarkan SUP untuk pembiayaan program kredit. Ketika itu nilai yang dialokasikan untuk SUP sebesar Rp 9,97 triliun dan penggunaannya menjadi wewenang penuh pemerintah.

Antara lain untuk pendanaan kredit usaha mikro dan kecil dan BI tidak ikut campur. Pembayaran dana SUP diangsur lima kali. Angsuran pertama baru akan dimulai 10 Desember 2007 dan terakhir 10 Desember 2009.

Jumlah dana yang bisa ditarik pemerintah tidak sebesar nominalnya, tetapi senilai Kredit Likuiditas BI (KLBI) yang telah direalisasi kepada bank pelaksana yang jatuh tempo tahun 2000-2001 dan kembali diterima oleh BI, yakni Rp 3 triliun lebih.

''Jumlah dana yang telah ditarik pemerintah sampai 26 Oktober 2004 baru SUP 005 senilai Rp 850 miliar. Dengan demikian masih ada kelonggaran tarik sebesar Rp 2,2 triliun lebih.(P58-53)