PURWOKERTO-Setelah diprotes berbagai pihak, Pemerintah Kabupaten Banyumas akhirnya tak menyediakan pasar tiban.

Pasar tiban biasanya untuk menampung pedagang musiman atau memindah PKL yang biasa berjualan di sepanjang Jalan Jenderal Soedirman, Jalan Katamso, dan kompleks Pasar Wage. Pasar tiban untuk mengantisipasi kemeluapan pembeli menjelang Lebaran.

Penegasan itu, Sabtu (30/10), diungkapkan Bupati Banyumas HM Aris Setiono SH SIP, seusai meresmikan proyek air bersih di Perumahan Subinti Gunung Tugel, Karangklesem, Purwokerto Selatan. Dia menyatakan pasar tiban menjelang H-7 Lebaran tahun ini positif ditiadakan. Sebab, banyak pihak tidak setujui. Mereka antara lain PKL di Jalan Soedirman, pemilik rumah toko dan toko di Jalan DI Panjaitan, serta pedagang Pasar Wage.

''Pasar tiban justru tak menguntungkan bagi mereka. Sebab, kebanyakan terisi pedagang dari luar daerah seperti Tasikmalaya, Ciamis, dan Bandung,'' kata Aris.

Tahun 2003 pemerintah menyediakan lokasi pasar tiban di Jalan DI Panjaitan. Selain untuk menampung pedagang baru dan lama yang membeludak, juga mengantisipasi kemacetan di jalan utama Purwokerto. Lalu lintas ke Jalan DI Panjaitan ditutup. Kendaraan dari arah selatan dialihkan masuk ke Jalan Pramuka.

Permasalah pasar tiban juga tak lepas dari pro-kontra antarpedagang dan menimbulkan perbedaan pandangan tajam dengan pemerintah. Pasar tiban pun hendak dipindah ke kompleks Satria Plasa dan tanah kosong bekas milik Sri Ratu di kompleks Isola. Namun itu pun ditolak pedagang.

Karena tak ada pasar tiban secara terpusat, ujar Bupati, pemerintah akan menata ulang PKL. PKL yang tidak masuk ke zona untuk berjualan akan ditertibkan. Masalah administrasi dan keanggotaan pedagang yang sudah berjualan di kawasan PKL. Jika tidak dikendalikan, aktivitas berdagang mereka makin semrawut dan merugikan banyak pihak.

Jangan Terprovokasi

Dia meminta pedagang di daerah larangan sekitar Pasar Wage menepati kesepakatan dan peraturan. "Jangan mudah terprovokasi orang yang tak bertanggungjawab. Kalau ribut terus mereka sendiri yang rugi."

Sekarang mereka sudah pindah ke lantai atas. Jika itu bisa berjalan terus, kata dia, pembeli akan datang. Sebab, Pasar Wage sudah dikenal banyak orang.

Menanggapi keinginan PKL di Jalan Jenderal Soedirman agar kawasan itu dibuat seperti Malioboro, Yogyakarta, dia menyatakan upaya mewujudkannya harus didasari pengkajian matang. Aspirasi berbagai pihak juga harus didengar, termasuk ada kajian teknis apakah lokasi itu memadai atau tidak. Jika mereka sepakat, pemerintah tak akan menghalangi.

Afandi, pengurus PPKL Jenderal Soedirman, menyatakan sejak awal telah mengajukan permohonan agar tidak dipindah ke lokasi baru seperti dalam pasar tiban tahun lalu. Mereka tertib berjualan. Juga ada akses ke toko atau kios serta bagi pejalan kaki.

''Banyak pelanggan yang sudah keberadaan kami di sini. Kalau dipindah kami keberatan. Kebetulan lokasi ini diperbolehkan dan kami setiap hari membayar retribusi ke petugas pasar Rp 300,'' ujarnya. (G22-86)