TERUS terang, saya mulai agak cemas mencermati prospek ekonomi Indonesia, khususnya ekonomi rakyat, dalam era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)- M Jusuf Kalla (JK). Bukan apa-apa, sebagaimana terjadi pada beberapa kali pergantian pemerintahan sebelumnya, pemerintah baru selalu datang dengan janji untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Tetapi, begitu pemerintahan baru mulai melaksanakan agenda-agenda ekonominya, tanda-tanda terjadinya pengingkaran terhadap janji peningkatan kesejahteraan rakyat itu biasanya segera terjadi.

Dalam era pemerintahan SBY-JK, yang kemarin dilantik (Rabu, 20/10), tanda-tanda terjadinya pengingkaran terhadap pemenuhan janji itu, bahkan sudah muncul lebih awal. Tanda-tanda terjadinya pengingkaran terhadap janji untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, muncul bersamaan dengan dilakukannya seleksi calon anggota kabinet.

Sejumlah nama yang selama ini cenderung tidak menaruh kepedulian terhadap peningkatan kesejahteraan rakyat, tetapi lebih condong menjadi pembela kepentingan modal internasional, tiba-tiba masuk dalam daftar calon anggota kabinet yang diseleksi SBY.

Kehadiran sejumlah nama yang proekonomi neoliberal, dan antiekonomi kerakyatan itu dalam proses seleksi anggota kabinet, secara tidak langsung merupakan pertanda masih sangat kuatnya pengaruh kepentingan modal internasional, dan para agennya dalam memaksakan pelaksanaan agenda ekonomi neoliberal di Indonesia.

Artinya, jika pemerintahan SBY-JK benar-benar berhasil ditelikung oleh jaringan kepentingan modal internasional dan para agennya di Indonesia, sebagaimana dialami oleh hampir semua pemerintahan sebelumnya, janji untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dapat dipastikan akan sulit dipenuhi.

Secara khusus, masalah pokok ekonomi rakyat, seperti kemiskinan dan pengangguran, besar kemungkinan akan tetap bertahan. Bahkan, jika kabinet akhirnya benar-benar dipenuhi oleh para agen kepentingan modal internasional itu, pengusaha ataupun akademisi, tidak tertutup kemungkinan situasi yang lebih buruk bisa terjadi.

Situasi yang lebih buruk itu, tidak hanya bisa terjadi karena terus dipaksakannya pelaksanaan agenda-agenda ekonomi neoliberal yang menyengsarakan rakyat, seperti penghapusan subsidi, liberalisasi ekonomi, dan privatisasi, tetapi juga karena munculnya perlawanan sengit terhadap pelaksanaan agenda-agenda tersebut, yang berakibat pada terjadinya kekacauan ekonomi.

Padahal, tanpa kekacauan ekonomi sekalipun, secara ekonomi dan politik upaya peningkatan kesejahteraan rakyat bukan perkara mudah. Secara ekonomi, di luar intervensi langsung kepentingan modal internasional, ekonomi Indonesia sesungguhnya telanjur terperangkap oleh masalah-masalah struktural yang cukup berat.

Masalah-masalah itu, antara lain, sentralisasi pengelolaan keuangan negara yang sangat berlebihan di tangan pemerintah pusat, volume bisnis korupsi yang hampir setara dengan volume APBN, volume pembayaran angsuran pokok dan bunga utang yang menguras sepertiga APBN, kenaikan harga minyak bumi yang berakibat pada terjadinya pembengkakan subsidi bahan bakar minyak (BBM), dan sangat derasnya arus impor ke Indonesia yang jelas jadi penyebab makin terpinggirnya ekonomi rakyat.

Artinya, upaya peningkatan kesejahteraan rakyat mustahil dapat dilakukan hanya dengan menggelar program-program yang bersifat karitatif. Dalam jangka pendek, program-program seperti itu, mungkin menolong. Tetapi jika kesejahteraan rakyat benar-benar hendak ditingkatkan secara permanen, dilakukannya sejumlah perombakan struktural dalam penyelenggaraan ekonomi Indonesia mustahil dielakkan.

Selanjutnya, secara politik, pasangan SBY-JK memang muncul sebagai presiden dan wakil presiden terpilih melalui proses pemilihan langsung. Tetapi untuk mencapai tingkat kemenangan tersebut, pasangan SBY-JK tidak dapat mengelak dari keharusan membangun koalisi. Efektivitas pemerintahan SBY-JK, suka atau tidak, sangat tergantung pada keutuhan dan kekompakan Koalisi Kerakyatan yang mereka bangun.

Sementara itu, peta politik di parlemen cenderung berada di bawah kendali Koalisi Kebangsaan. Jika tidak hati-hati, parlemen dapat menjadi medan pembantaian yang sangat serius bagi pemerintahan SBY-JK. Sekali lagi, agar dapat bertahan dari gempuran Koalisi Kebangsaan, tidak ada pilihan lain bagi pemerintahan SBY-JK, kecuali menjaga keutuhan dan kekompakan Koalisi Kerakyatan.

Tetapi justru di sinilah letak masalahnya. Ancaman pertama pemerintahan SBY-JK, justru tidak muncul dari Koalisi Kebangsaan.

Ancaman pertama bermula dari mencuatnya tanda-tanda keretakan dalam tubuh Koalisi Kerakyatan, yaitu yang dipicu oleh munculnya sejumlah nama calon anggota kabinet yang ditengarai merupakan agen kepentingan modal internasional di Indonesia.

Jika pagi-pagi sekali kepentingan modal internasional dan para agennya telah berhasil memicu keretakan dalam tubuh Koalisi Kerakyatan, yang dapat berakibat pada merosotnya efektivitas pemerintahan SBY-JK, dapat dibayangkan apa yang akan terjadi seandainya mereka benar-benar berhasil menduduki sejumlah posisi penting di tubuh pemerintahan.

Jangankan peningkatan kesejahteraan rakyat, kesinambungan pemerintahan SBY-JK pun dapat terancam oleh ulah mereka.

Sebagaimana tiga tahun terakhir ini dialami oleh pemerintahan Mega-Hamzah, kemerosotan kredibilitas dan kekalahan sebuah pemerintahan tidak terlalu penting bagi mereka. Di atas penderitaan rakyat dan kehancuran ekonomi sekalipun, yang penting bagi kepentingan modal internasional dan para agennya adalah pelaksanaan agenda ekonomi neoliberal secara berkesinambungan di Indonesia. Mudah-mudahan pemerintahan SBY-JK dapat mengamankan diri mereka dari telikungan neoliberalisme. Semoga.(69t)

- Penulis adalah pemerhati ekonomi-politik UGM