DI samping siapa yang akan menduduki pos-pos ekonomi dan keuangan di era kepemimpinan baru SBY-Kalla, masalah arah kebijakan ekonomi menjadi topik yang tak kalah hangat dibicarakan di masyarakat. Akankah SBY-Kalla meneruskan arah kebijakan Megawati, ataukah justru berubah sama sekali.

Jika cermat mengikuti kampanye SBY-Kalla, khususnya pada program ekonomi dan keuangan, maka secara tegas pasangan ini menjanjikan perubahan dan bukannya meneruskan apa yang telah dilakukan Megawati. Janji perubahan inilah yang kemudian direspons positif oleh pasar modal dan pasar uang. Respons poistif pasar modal ditunjukkan dengan naiknya IHSG sesaat setelah SBY-Kalla terpilih. Sedangkan respons positif pasar uang ditunjukkan oleh meningkatnya kurs rupiah terhadap dolar AS. Hal ini menandakan adanya optimisme masyarakat menyambut kepemimpinan baru yang menawarkan perubahan.

Prioritas Pertanian?

Lalu apa saja hal baru yang ditawarkan SBY-Kalla yang berbeda dari era kepemimpinan Megawati? Pertama, janji lebih memprioritaskan sektor pertanian dan daerah pedesaan karena mayoritas penduduk Indonesia masih bekerja di sektor pertanian dan tinggal di daerah pedesaan. Banyak yang menyatakan bahwa ide ini diambil dari disertasi doktor SBY yang dipertahankannya dua hari menjelang pilihan presiden di Institut Pertanian Bogor (IPB). Ide ini sebenarnya bukan barang baru, tetapi sektor pertanian dan daerah pedesaan memang sempat terlupakan pada masa pemerintahan Megawati.

Banyak pengamat menyatakan bahwa ide memprioritaskan sektor pertanian dan daerah pedesaan ini hampir mirip dengan apa yang dilakukan oleh PM Thailand, Thaksin Shinawatra. Kebijakan PM Thaksin yang mulai diterapkan tahun 2001 itu antara lain dengan mengucurkan dana sekitar 1 juta bath atau sekitar Rp 215 juta ke tiap desa dalam satu tahunnya.

Pada awalnya langkah ini banyak dikecam oleh IMF dan Bank Dunia serta ekonom-ekonom didikan Barat, karena bertentangan dengan liberalisasi perdagangan dunia dan pasar bebas. Tetapi kenyataannya kebijakan ini telah membawa Thailand keluar dari krisis ekonomi lebih cepat dibanding negara lain seperti Indonesia. Pertumbuhan ekonomi Thailand yang pada tahun 2001 sebesar 2,1 persen, naik menjadi 5,4 persen di tahun 2002, naik lagi menjadi 6,7 persen tahun 2003, dan tahun 2004 ini diramalkan naik lagi menjadi di atas 7 persen.

Di sini terlihat bahwa Thailand melakukan dua hal yang tepat. Yang pertama, tajam melihat sektor dan daerah yang harus diprioritaskan. Kedua, "berani" menentang arus besar pemikiran ekonomi yang disuarakan oleh lembaga-lembaga internasional seperti IMF dan Bank Dunia bahwa globalisasi atau liberalisasi perdagangan internasional adalah sesuatu yang baik.

Mudah-mudahan arah kebijakan ekonomi SBY-Kalla untuk memprioritaskan desa dan pertanian juga dilandasi dua hal seperti di Thailand, yaitu tajam melihat prioritas dan berani menentang arus pemikiran utama ekonomi dewasa ini. Kabarnya untuk merealisasikan kebijakan ini, pemerintahan SBY-Kalla akan mengucurkan dana sekitar Rp 100 juta ke tiap desa dalam satu tahunnya, sehingga diharapkan akan tercapai pertumbuhan ekonomi 6 sampai 7 persen per tahun.

Kebijakan Fiskal

Hal kedua yang berbeda dari pemerintahan era Megawati adalah janji SBY-Kalla untuk lebih memperlonggar kebijakan fiskal lewat APBN. Selama ini pemerintahan Megawati sangat hati-hati atau konservatif dalam kebijakan fiskalnya. Ini terlihat dari kecilnya defisit APBN. Dalam APBN 2005 (yang terbaru) hasil penggodokan tim ekonomi Megawati, ditetapkan defisit APBN hanya 0,8 persen dari Pendapatan Nasional Indonesia. Padahal sebenarnya UU membolehkan defisit sampai 3 persen dari pendapatan nasional.

Akan tetapi harus diakui pula, bahwa menjaga disiplin APBN yang ketat juga membawa banyak dampak positif. Menjaga disiplin APBN itu memang bukan hal yang mudah dilakukan di tengah gerak sempit APBN, misalnya dengan adanya kenyataan bahwa 30 persen dana APBN sampai saat ini masih harus dipakai untuk membayar cicilan dan bunga utang, baik utang dalam negeri (untuk obligasi rekap perbankan) maupun utang luar negeri. Namun "pengorbanan" 30 persen APBN untuk membayar cicilan utang tersebut telah menghasilkan kenaikan rating utang Indonesia dari CCC yang bertahan cukup lama menjadi B+ (B plus) sejak tahun 2003.

Secara objektif, dari disiplin anggaran itu, fundamental ekonomi makro Indonesia -seperti inflasi, suku bunga, IHSG, dan kurs- selama tiga tahun terakhir berangsur membaik. Memang menjelang pilpres putaran pertama, kurs dan IHSG sempat merosot, tetapi ternyata setelah pemilu presiden-wakil presiden putaran pertama berjalan lancar sampai pilpres putaran kedua selesai, semuanya kembali normal.

Namun ketatnya kebijakan fiskal ini juga banyak dikritik, karena dianggap sebagai salah satu penyebab tidak bergeraknya dunia usaha atau sektor riil di Indonesia. Sebab dari sektor moneter sendiri, sebenarnya sudah cukup longgar.

Dalam berbagai paparan, tim kampanye ekonomi SBY- Kalla sering mengemukakan, dengan kebijakan fiskal yang lebih longgar, maka fungsi pemerintah sebagai penggerak utama perekonomian ketika penggerak yang lain (seperti investasi dan ekspor) macet, bisa berjalan. Dengan demikian pemulihan krisis ekonomi bisa dipercepat.

Hanya yang harus dipertimbangkan adalah pengeluaran ekspansif APBN tersebut harus benar-benar tepat sasaran. Dalam arti alokasi atau penyaluran dana tersebut adalah ke sektor-sektor yang strategis, seperti sektor pertanian dan aktivitas yang mengena sebagaimana pembangunan sarana dan prasarana guna lebih mendorong investasi.

Ekonomi Populis

Hal lain yang cukup menonjol dari arah kebijakan ekonomi SBY-Kalla adalah program-program ekonomi populis. Barangkali karena waktu kampanye ia ingin menarik simpati para pemilih.

Di sini, yang dimaksud program ekonomi populis adalah program ekonomi yang menjanjikan akan memihak pada rakyat dengan program-program karitatif, kalau perlu dengan mengucurkan dana dari APBN yang cukup besar, misalnya janjinya baru-baru ini untuk menaikkan gaji guru.

Pola serupa ini sering kita jumpai waktu lalu yang dilakukan oleh Golkar dengan misalnya menaikkan gaji PNS menjelang pemilu. Demikian juga yang dulu dilakukan Partai Daulat Rakyat (PDR) pimpinan Adi Sasono di zaman pemerintahan Habibie yang kemudian mendirikan Pos Ekonomi Rakyat (PER) di kecamatan-kecamatan yang kemudian dipakai untuk menyalurkan kredit besar-besaran ke Usaha Kecil-Menengah dan Koperasi. Kredit itu sebagian besar macet, dan sempat menyeret Adi Sasono ke pengadilan setelah lengser dari jabatan menterinya, meskipun akhirnya kasus tersebut menguap begitu saja.

Mudah-mudahan SBY-Kalla bisa menahan diri dalam hal program ekonomi populis ini. Karena kalau tidak, dampak inflasinya akan sangat besar. Kalau inflasi tidak berhasil dijaga, maka dampaknya adalah kurs rupiah terhadap dolar AS akan menurun. Jika kurs rupiah terhadap dolar AS turun, maka dampak negatif akan sangat luas.

Pertama, 25 persen pendapatan nasional Indonesia disumbang oleh aktivitas ekspor-impor yang memakai mata uang asing. Kedua, 40 sampai 60 persen bahan baku industri manufaktur Indonesia masih diimpor. Ketiga, utang luar negeri pemerintah maupun swasta masih cukup besar. Dan keempat, kebijakan BI meningkatkan suku bunga dalam mencegah merosotnya kurs rupiah terhadap dolar AS. Kalau suku bunga naik, maka investasi akan terpukul.

Nasionalisme Ekonomi

Hal lain yang mungkin bukan barang baru adalah apa yang diungkapkan SBY-Kalla mengenai kebijakan nasionalisme ekonomi. Dalam kampanyenya, Kalla berulangkali menekankan jika terpilih akan menjalankan kebijakan nasionalisme ekonomi yang ingin mengangkat pengusaha pribumi untuk lebih berperan di dunia bisnis dan ekonomi Indonesia. Kebijakan ini mirip dengan kebijakan "Bumi Putera" yang diterapkan di Malaysia sejak peristiwa rasial Mei 1969.

Namun, kebijakan "Bumi Putera" tersebut beberapa tahun lalu telah ditinggalkan oleh PM Mahathir Muhammad karena dinilai tidak efektif dan hanya memanjakan pengusaha bumi putera atau pribumi di Malaysia.

Jika kebijakan itu diterapkan di Indonesia tidak secara hati-hati, maka akan kembali mengusik masalah rasial di Indonesia dan menghambat pembentukan bangsa (national building). Langkah yang lebih baik adalah justru bagaimana menggandeng pengusaha keturunan atau Tionghoa dan memanfaatkan hubungan-hubungan dagang mereka dengan negara-negara Asia Timur dan seluruh dunia. Dalam beberapa kesempatan di akhir kampanye putaran kedua dan setelah terpilih, Kalla membantah bahwa dia akan melakukan kebijakan yang demikian itu. Mudah-mudahan ia menepati janjinya, atau kalau ingin menerapkan nasionalisme ekonomi, terapkanlah dengan hati-hati, kalau tidak ingin pasar bergejolak. (29)

-Nugroho SBM SE MSP, staf pengajar Fakultas Ekonomi Undip.