BLORA - Dalam sepekan terakhir Kantor DinasTenaga Kerja Transmigrasi dan Sosial (Nakertransos) Blora diserbu banyak pencari kartu kuning. Ratusan orang yang setiap hari datang membuat petugas kantor tersebut kewalahan melayaninya.

Diperoleh informasi, banyaknya para pencari kartu kuning tersebut terkait dengan kabar akan ada perekrutan PNS di lingkungan Pemkab Blora.

"Memang rata-rata pencari kartu kuning itu mengaku akan mengikuti seleksi CPNS," ungkap Joko Pitoyo, salah seorang kepala seksi di Kantor Nakertransos Blora.

Sebagaimana diketahui, Kepala Bagian Urusan Pegawai (UP) Setda Blora Pramono SH mengungkapkan, dalam 2004 akan ada rekrutmen PNS di lingkungan Pemkab Blora. Namun, hingga kini belum diketahui kapan pelaksanaan seleksi penerimaan CPNS itu.

Berdasarkan pengalaman tahun lalu, ujian penerimaan PNS diselenggarakan pada Oktober. Karena itu, tidak menutup kemungkinan tahun ini juga dilaksanakan pada Oktober atau November.

Menurut Pramono, PNS yang akan direkrut dimungkinkan lebih banyak daropada tahun yang lalu. Sebagai gambaran, pada 2003 rekrutmen CPNS di lingkungan Pemkab Blora 115 orang untuk formasi guru, tenaga kesehatan, dan unit teknis yang lain. "Pada tahun ini dimungkinkan lebih banyak. Adapun formasinya, yang paling banyak guru," jelas Pramono.

Cukup Banyak

Pitoyo menjelaskan, dalam sepekan terakhir, pencari kartu kuning cukup banyak. Setiap hari 150-200 pencari kartu kuning yang mendaftar. Sebagai perbandingan, pada hari-hari biasa, pendaftar atau pencari kartu kuning kurang dari lima orang.

Meski membeludak, lanjutnya, sebagai lembaga pelayanan publik, pihaknya tetap akan melayani para pencari kartu kuning tersebut sebaik-baiknya. "Hanya, karena banyak ya harus bersabar karena tenaga kami terbatas."

Kalau dijumlah secara kasar, dalam satu pekan terakhir hampir 2.000 lembar kartu kuning yang dikeluarkan Kantor Nakertransos. Menurut Pitoyo, pihaknya mengaku tidak khawatir kekurangan blangko karena stok blangko masih banyak.

Pengadaan blangko itu, selain dari bantuan dana APBD provinsi juga dianggarkan di APBD Kabupaten. Pada tahun ini ada anggaran pengadaan sekitar 3.000 lembar blangko dari Pemkab. Jika memang masih kurang Disnaker akan mencetak sendiri.

Melihat pengalaman seperti saat ini, yakni pada saat ada informasi penerimaan CPNS pencari kartu kuning membeludak, Pitoyo mengimbau, agar kesadaran masyarakat akan pentingnya kartu kuning lebih meningkat.

Menurutnya, mestinya sejak jauh hari masyarakat mengurus kartu tersebut, sehingga jika butuh sewaktu-waktu tidak mendadak seperti ini.

"Toh jangka waktu berlakunya enam bulan baru habis. Selain itu, juga tidak dipungut biaya," tambah Pitoyo. (ud-15e)