KAJEN - Posisi anggota DPRD Kabupaten Pekalongan dalam musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) yang digelar Pemkab di aula lantai satu Setda Kabupaten Pekalongan belum lama dinilai tidak jelas.

Pernyataan tersebut dikemukakan oleh Wakil Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Pekalongan Baedhlowi. Saat ditemui Suara Merdeka di sela-sela peresmian sebuah dealer motor belum lama ini, dia manandaskan, meski terdaftar sebagai peserta para anggota Dewan kebingungan bagaimana harus bersikap dalam forum tersebut.

Sebelum pelaksanaan musrenbang yang bersifat strategis itu, kata dia, belum disosialisasikan terlebih dulu posisi Dewan sebagai apa. Namun saat pelaksanaan, usulan pembangunan ternyata sudah jadi terlebih dulu. "Jadi kami serbasulit bersikap, bersuara salah apalagi diam, karena forum itu akan menghasilkan kebijakan pembangunan Kabupaten Pekalongan yang harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat," Papar Baedlowi yang juga Ketua Fraksi Kebangkitan Bangsa.

Atas dasar itu semua fraksi di DPRD, ujar dia, keluar dalam acara tersebut karena ketidakjelasan posisi itu. Namun dia mengakui, tetap mengirimkan anggota fraksinya di tiap-tiap komisi untuk ikut membahas rencana pembangunan.

Walau begitu Baedlowi menyebutkan, konsep Bappeda yang mengikutsertakan anggota Dewan dan elemen masyarakat lain dalam pembahasan musrenbang sangat positif. Ke depan, dia berharap, sebelum acara tersebut digelar benar-benar disosialisasikan agar rencana pembangunan benar-benar digodok bersama.

"Apalagi banyak di antara kami yang baru jadi anggota Dewan dan perlu tahu prosesnya," tuturnya.

Secara terpisah, Kepala Bappedda Kabupaten Pekalongan Ir Susiyanto MM mengemukakan, posisi anggota DPRD dalam musrenbang adalah sebagai wakil rakyat. "Jadi, anggota Dewan yang tentu saja peserta musrenbang yang bisa memberikan usulan bahkan perubahan terhadap rencana pembangunan,"paparnya.

Bukan Perorangan

Soal sosialisasi, menurut keterangan Susiyanto, pihaknya secara kelembagaan melalui Kepala DPRD Kabupaten Pekalongan sudah memberikan penjelasan sebelumnya soal musrenbang. "Saya melihat DPRD bukan sebagai perorangan melainkan kelembagaan. Dan, saya sudah konsultasi dulu sebelumnya dengan ketua DPRD jadi. Saya rasa tak ada masalah," paparnya.

Munculnya beberapa penyatan dari anggota Dewan yang mempermasalahkan posisinya dalam musrenbang, tutur Susiyanto, kemungkinan karena kurangnya komunikasi terutama bagi para anggota DPRD yang baru. Sementara itu hasil musrenbang, ucap Susiyanto, tengah dirumuskan oleh tim. Berbagai masukan dari peserta musrenbang akan menjadi pertimbangan untuk menyempurnakan rencana pembangunan Kabupaten Pekalongan ke depan. (G16-34j)