UNDUR - undur adalah hewan yang bergerak dengan cara mengundurkan badannya. Di depan ada perintang atau tidak dia tetap berjalan mundur, di belakang ada penghalang atau tidak, pasti dia juga akan mundur. Bisa jadi tabiatnya tersebut hasil dari prudential calculation menyiasati buntunya jalan depan yang akan dia lalui. Ketika ini dilakukan, maka perilaku undur - undur tersebut adalah tindakan normatif baku. Namun, ketika mundur karena memandang pengunduran diri sebagai opsi tak terelakkan, maka mengundurkan diri merupakan perilaku yang lebih bermatabat dibandingkan maju nekat atau berdiam diri makan hati.

Dalam hubungan politik mikro, Indonesia khususnya, tindakan ini menguat esensinya demi penguatan karakter bangsa.

Binatang ini mungkin satu - satunya binatang yang menertawakan budaya manusia, Jawa khususnya, yang bangga dengan filsafat ngeli datan kentir. Sebuah filsafat yang mengajarkan bagaimana seseorang boleh terlibat dalam sistem tanpa harus menjadi bagian dari sistem itu sendiri. Pengikut filsafat ini merasa yakin mampu steril dari pengaruh sistem ketika mereka menghendaki tidak terlibat.

Namun ketika audit kejujuran dilakukan, filsafat ini hanya diikuti oleh orang yang sekadar enggan, bahkan takut berhadapan dengan risiko. Mereka lebih merasa tenang dalam kebimbangan, nyaman dalam kebohongan, dan damai dalam kubangan derita batin. Celakanya, berwatak bernyali pendek seperti ini mendominasi sebagian besar komposisi pemimpin negeri ini.

File referensi undur - undur kini bertambah. Setelah dicontohkan oleh DR M Hatta dan Presiden Soeharto (apa pun alasannya), kini Jenderal Endriartono Sutarto mengundurkan diri. Jenderal Endriartono mengirimkan surat pada Presiden Megawati perihal pengunduran dirinya. Surat itu pun telah mendapatkan tanggapan dari Presiden yang kemudian berkirim surat kepada ketua DPR, meminta persetujuan rencana pemberhentian Indriartono sebagai Pangab, dan sekaligus persetujuan penunjukkan Ryamizard Ryacudu sebagai pengganti.

Kasus ini menyentak perhatian banyak pihak. Kekagetan itu beralasan, karena tindakan tersebut diambil oleh Panglima kurang dari dua minggu sebelum usia jabatannya berakhir. Ada kesan nggege mongso (tergesa - gesa) .

Mega dan Endriartono seolah berpacu dengan kabinet yang telah memasuki usia Magrib, dan oleh karenanya disinyalemen tindakan tersebut bermuatan politik tertentu. Resonansi kecurigaan tersebut semakin nyaring bunyinya karena rencana pengunduran diri Panglima telah lebih dahulu didahului oleh pengunduran diri Pangkostrad Bibit Waluyo. yang memasuki usia pensiun. Sungguh alasan yang sangat sulit diterima, karena diketahui bahwa senior - seniornya masih tetap menjabat. Segera pengunduran diri tersebut menimbulkan spekulasi.

Spekulasi pertama menempatkan Presiden Megawati dan Jenderal Endriartono dalam posisi yang saling berhadap - hadapan. Dugaan ini cukup beralasan, setidaknya ketika dilihat dari kesan "pembangkangan" Endriartono terhadap "instruksi" Megawati pada Pemilu Legislatif maupun Pilpres.

Pada pemilu - pemilu itu Endriartono gagal memperagakan loyalitas bawahan kepada atasan. Pagi - pagi Endriartono menabuh genderang kenetralan TNI, dan hal itu tentu mengurangi dukungan terhadap komandan yang juga menjadi salah satu jagonya.

Kesan rivalitas semakin jelas ketika Mega juga tidak lagi "menganggap" Endriartono. Pemberian gelar jendral berbintang empat, oleh Presiden kepada Hari Sabarno dan Hendropriyono adalah ujud ketidakharmonisan itu. Itu artinya, ketika berlandaskan pada pengangkatan kedua jenderal, maka pengunduran diri Panglima TNI adalah salah satu bentuk protes atas intervensi otoritas. Namun demikian akankah spekulasi ini terbukti kebenarannya? Jawabnya tentu "ya", setidaknya bagi yang meyakini.

Spekulasi kedua justru menempatkan Mega dan Endriartono berada dalam satu gerbong misi "penyelamatan". Penyelamatan pertama adalah untuk institusi TNI, dan penyelamatan berikutnya untuk kader TNI terbaik, Ryamizard Ryacudu.

Rencana Undang Undang TNI yang selesai disahkan oleh DPR akan menciptakan persoalan internal bagi institusi TNI ketika nantinya disahkan oleh Presiden. Pencantuman ide rolling bagi ketiga angkatan untuk menduduki jabatan Panglima TNI pada periode jabatan tahun ini justru menciptakan persoalan baru. Dari ketiga Kepala Staf, hanya Ryamizard Ryacudu yang memenuhi kualifikasi usia.

Kedua Kepala Staf yang lain, Cepri Hakim dan Bernard Ken Sondak, sama - sama telah memasuki masa pensiun. Itu artinya, ketika Endriartono mengundurkan diri, dan penggantinya harus berasal dari luar Angkatan Darat, maka TNI tidak lagi memiliki cadangan kader.

Waktu kritis tersebut harus disikapi oleh TNI. Untuk itu mutasi jabatan Panglima harus dilaksanakan sebelum RUU tersebut ditandatangani oleh Presiden. Pilihan itu dikesankan lebih baik bila dibandingkan memperpanjang masa tugas dua orang calon Panglima. Ide memperpanjang masa dinas Cepri dan Bernard, untuk menduduki jabatan Panglima, dengan sendirinya telah teranulir oleh diterimanya pengunduran Endriartono dan Bibit Waluyo.

Untuk itu pemutasian vertikal Ryamizard Ryacudu menjadi Panglima TNI bisa menyelamatkan masa depan TNI, sekaligus masa depan karier militernya. Harus diakui, di antara kader - kader baik TNI, Ryamizard adalah kader terbaik. Tentu Mega dan Endriartono berkepentingan untuk meyelamatkan masa depan Ryamizard yang sekaligus masa depan TNI.

Lambatnya TNI melakukan audit terhadap kader muda terbaiknya juga membuat distribusi kepemimpinan tidak berjalan sempurna. Keadaan itu terlihat dari tumpukan beban tugas pada jenderal - jenderal yang telah memasuki masa pensiun, atau keadaan seorang kader yang harus memikul beban sangat berlebihan.

Ryamizard Ryacudu, bila usul pengangkatannya sebagai Panglima disetujui, sekaligus memikul tiga jabatan secara bersama - sama; Pangkostrad, Kasad, dan Panglima TNI. Keadaan ini bisa memicu sentimen keadilan, dan rawan bersinggungan dengan isu profesionalisme. Namun, bila ditanya apakah teori ini bisa dijadikan pegangan? Jawabnya tentu "bisa" bagi mereka yang meyakini.

Jika dikomparasikan dengan filsafat undur - undur, maka dua spekulasi tersebut sama - sama layak diperdebatkan. Apakah Endriartono berhadapan diametral dengan Megawati dan akhirnya mundur demi sebuah otoritas, ataukah mundur untuk menyiasati buntunya jalan ke depan ruang gerak TNI, dua - duanya sangat beralasan dan saat ini diperdebatkan. Untuk itu, niat Endriartono untuk menjawab pertanyaan Dewan, ketika dikehendaki, sungguh patut dihargai. (18)

-Drs S Hartono, Pemerhati Politik, tinggal di Semarang