SEMARANG - Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) di Jateng, saat ini memasuki tahun kelima. Total nilai proyek yang telah dilaksanakan sejak 1999 hingga sekarang Rp 191,25 miliar. Dana tersebut disalurkan kepada kelompok miskin di 981 kelurahan pada 28 kabupaten/kota.

Direktur Bina Teknik Ditjen Permukiman Departemen Permukiman dan Prasaran Wilayah (Kimpraswil) Agus Jarot Hadikustanto mengemukakan, saat ini proyek P2KP memasuki tahun kedua periode II. Periode sebelumnya, P2KP dilaksanakan di kawasan pantura dan luar Jawa. Setelah mendapat dana pada tahun pertama periode I, pada periode 2004-2007 kali ini Jateng kembali mendapat bantuan Rp 100 miliar.

Menurut keterangan Jarot, secara nasional nilai proyek P2KP periode 2004-2007 adalah 100 juta dolar AS. Dana tersebut kemudian dipilah-pilah, 40% untuk mendanai operasionalisasi Konsultan Masyarakat Pusat (KMP), KMP Regional, dan Konsultan Manajemen Wilayah (KMW). Sisanya disalurkan kepada masyarakat.

''Proyek P2KP dibiayai dari pinjaman lunak berbunga 4% dari IBRD dan pinjaman tak berbunga dari International Development Agency (IDA). Jangka waktu pinjaman 30-40 tahun,'' tuturnya di sela-sela lokakarya tentang program pengentasan rakyat miskin di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jateng, kemarin.

Selain Departemen Kimpraswil, acara tersebut menghadirkan wakil Bappeda Jateng, Kepala Proyak Managemen P2KP Danny Sutjiono, Ditjen Bangda Depdagri Suprayitno, dan Direktorat Perkotaan Perdesaan Bappenas Haryo Rahardjo, serta perwakilan berbagai dinas di Jateng.

Menurut keterangan Jarot, pinjaman tanpa bunga dan pinjaman lunak itu diberikan karena Indonesia digolongkan sebagai negara miskin. Data Bappeda menunjukkan, jumlah penduduk miskin pada 2003 adalah 6,9 juta jiwa atau 21,78% dari total penduduk Jateng.

''Upaya penanggulangan kemiskinan menggunakan pendekatan tridaya, yaitu daya manusia, daya lingkungan, dan daya usaha. Penanggulangan kemiskinan tersebut didanai dari sejumlah sumber dana namun masih sering terjadi salah sasaran,'' tandas Kunto W mewakili Bappeda Jateng.

Lebih lanjut Jarot menekankan, saat ini Komite Penanggulangan Kemiskinan (KPK) berusaha menyinergikan berbagai program pengentasan rakyat miskin lain. Distribusi dana bantuan diharapkan dapat lebih merata berdasarkan kebutuhan masyarakat miskin. (nik-69j)