JAKARTA- Kalangan pengembang anggota Real Estat Indonesia (REI) berharap Presiden SBY akan menghidupkan kembali kementerian yang khusus mengurusi perumahan. Dengan demikian, kebutuhan akan perumahan murah sehat (RSH) yang kini masih kekurangan 6 juta unit, bisa direalisasi.

Jika urusan perumahan hanya ditangai direktorat, dikhawatirkan hal itu tidak tercapai. Wakil Ketua REI Lukman Purnomosidi, kemarin, menegaskan, siapa yang bakal ditunjuk menjadi menteri itu hak prerogratif presiden terpilih. BIla REI dimintai masukan, telah disiapkan sejumlah nama. ''Kami juga siap beraudiensi dengan pasangan SBY-Kalla untuk menjelaskan pentingnya kementerian perumahan.''

Lukman menambahkan, sejak Pelita II tahun 1969-1974 hingga Kabinet Gotong Royong saat ini pembangunan perumahan tidak pernah memenuhi target. Angka tertinggi justru bisa dicapai ketika ada kementerian perumahan, yang dijabat Cosmas Batubara, Siswono Yudo Husodo, dan Akbar Tandjung. Ketika ditangani direktorat di bawah menkimpraswil target itu makin jauh.

Dalam kesempatan itu Lukman mengatakan, pengembang properti akan membangun rumah susun sederhana milik (rusunami) mulai tahun depan. Rumah ini diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan Rp 1,5 juta sampai Rp 3 juta. Pembangunan untuk memenuhi kebutuhan 6 juta unit rumah. Rusunami juga akan mengatasi masalah kemacetan. Saat ini REI sedang melakukan sosialisasi pembangunan rusunami ke anggota REI. ''Rusunami harus didorong ke perkotaan,'' kata dia.

Saat ini pengembang belum memiliki komitmen untuk membangun rumah susun untuk masyarakat berpenghasilan menengah.

Dia menambahkan, REI sedang menggodok soal subsidi untuk pembangunan rusunami dengan Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah. Tahun depan ditargetkan pengembang bersama pemerintah akan membangun 5.000 unit rusunami. (wa-83t)