JAKARTA- Ketua MPR Hidayat Nurwahid meminta Megawati dan Jenderal (purn) Susilo Bambang Yudhoyono bertemu sebelum 20 Oktober 2004. Hal itu untuk menciptakan kondisi kondusif menjelang pelantikan presiden baru. "Saya berharap menjelang tanggal 20 mari kita hadirkan kondisi kondusif dengan adanya silaturahmi, saling menyapa dan menghormati antarseluruh pimpinan,'' kata dia di gedung DPR/MPR Jl Gatot Soebroto, Jakarta, Rabu (13/10).

Menurutnya, pertemuan tersebut penting untuk menunjukkan bahwa antara Mega dan SBY tidak ada masalah. "Pertemuan ini bisa menghadirkan sinyal kuat bahwa mereka tidak ada masalah dan Bu Mega akan dikenang sebagai tokoh manusiawi dan apresiatif," katanya.

Menanggapi pernyataan Megawati mengenai rekonsiliasi, Hidayat menilai, perkataan tersebut tidak keliru. "Saya tidak menyatakan pengertian rekonsiliasi Bu Mega keliru. Kondisi itu benar jika terjadi konflik fisik."

Dia menambahkan, jika Megawati mengeluarkan pernyataan meminta rakyat memberikan kesempatan pada SBY untuk bekerja maka hal itu akan menguntungkan putri Bung Karno. "Kalau Beliau membuat pernyataan lebih maju dengan meminta dan mengharap seluruh bangsa memberi kesempatan pada presiden baru bekerja untuk menunaikan janjinya itu sangat baik untuk beliau sendiri," kata Hidayat.

Menanggapi hal itu Andi A Mallarangeng yang kini berperan sebagai juru bicara SBY saat ditemui di kediaman SBY di Puri Cikeas Indah, Gunung Putri, Bogor, Jawa Barat, Rabu (13/10) mengatakan, "Bapak merasa tidak perlu memberi respons apa-apa. Saat ini beliau lebih memilih untuk berkonsentrasi menyiapkan struktur kabinet, menggodok nama-nama calon menteri, dan menyiapkan program 100 hari pertama."

Mega mempertanyakan keinginan sejumlah pakar agar berlangsung rekonsiliasi antara pihaknya dan kelompok SBY. Mega juga mengusulkan ahli politik dan budaya untuk membahas pengertian kata rekonsiliasi, sehingga tercapai kesepakatan mengenai perlu tidaknya langkah itu diambil.

Menurut Mega, rekonsiliasi itu baru dilakukan jika ada beberapa kelompok yang mengalami benturan fisik, dan kemudian sepakat melakukan perundingan untuk mencapai kesepakatan demi rekonsiliasi.

Pengamat politik dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Prof Dr Riswanda Imawan di sela-sela orientasi anggota DPRD Kabupaten Batang di Hotel Queen Qarden Baturraden, Banyumas, kemarin, mengatakan kemasan pertemuan itu, formatnya bukan rekonsiliasi seperti yang ramai menjadi perbincangan akhir-akhir ini melainkan pertemuan antarpimpinan bangsa.

Penting

Pertemuan antara SBY dan Mega, ujar Riswanda, sebenarnya cukup penting. Karena SBY ingin tahu, apa yang telah dikerjakan pemerintahan Mega selama ini. Pertemuan tersebut juga untuk menyinkronkan apa saja yang sudah dilakukan dan dicapai saat pemerintahan Megawati. ''Ini penting agar ada kesinambungan pemerintahan. Kalau tidak, ya yang terjadi perang pernyataan terus di media,'' ungkapnya.

Menurut pendapat Riswanda, SBY yang menawarkan upaya rekonsiliasi juga keliru. Sebab, Mega merasa tidak pernah bermusuhan dengan SBY. ''Dalam konteks ini, Mega benar. Karena dia merasa tidak bermusuhan. Rekonsiliasi dilakukan ketika keduanya berantem namun ini kan tidak. Dengan demikian, Mega pantas menanyakan masalah itu,'' ujarnya.

Dia menekankan, apa pun nama pertemuan antara SBY dan Mega, itu salah satu langkah penting untuk menjaga kelanjutan pemerintahan. Saat ini hal tersebut belum terlaksana, hanya masalah teknis, bukan karena ada pertimbangan politik tertentu.

Bahkan, lanjut Riswanda, kalau perlu SBY bukan hanya bertemu dengan Mega melainkan juga para capres lain. Pertemuan dengan capres lain sangat mungkin dilakukan karena mereka telah menunjukkan sinyal-sinyal untuk bertemu.

Saat ini, yang dibutuhkan SBY adalah dukungan mobilisasi massa untuk mendukung pemerintahannya. Dengan demikian, kata Riswanda, pertemuan dengan para capres lain juga untuk mendengarkan ide-ide mereka. Ide-ide itu sangat diharapkan SBY.

''SBY seharusnya juga duduk mendengarkan ide-ide para capres lain sebagai masukan bagi kinerja pemerintahannya. Jika itu dapat dilakukan SBY, saya yakin massa pendukung para capres yang telah kalah juga bakal mendukung SBY. Sebab, ternyata ide-idenya bisa diakomodasi masuk dalam pemerintahan SBY,'' paparnya.

Yang perlu dilakukan dalam waktu dekat, ujar Riswanda, ada dua hal, yaitu melakukan penegakan hukum dan rehabilitasi ekonomi. ''Khusus untuk rehabilitasi ekonomi ini, untuk menjaga kestabilan apalagi mau Lebaran, Natal, dan Tahun Baru 2005,'' imbuhnya. (G22,dtc-69, 83j)