SELAMA tiga hari akhir pekan lalu, sekitar 50 perempuan yang mewakili berbagai aliansi dan forum peduli perempuan di Jawa Tengah mengikuti kegiatan "Workshop Anggaran Berperspektif Gender" di Grand Setia Kawan Hotel Solo.

Kegiatan tersebut diselenggarakan oleh Konsorsium Penguatan Jaringan Kerja Kelompok Perempuan menuju Masyarakat Sipil (Jaker-Permas), yang terdiri atas Yayasan Krida Paramita (YKP) Solo, Perhimpunan untuk Studi Pengembangan Ekonomi dan Sosial (Persepsi) Klaten, serta Lembaga Penelitian Pengembangan Sumberdaya dan Lingkungan Hidup (LPPSLH) Purwokerto.

Di luar substansi dari berbagai materi yang dibahas, ada satu hal yang menarik dalam kegiatan tersebut, yakni ketika menyaksikan para perempuan yang mengikuti workshop itu begitu kritis dengan persoalan-persoalan sosial yang selama ini muncul.

Hebatnya, hal itu tidak hanya menyangkut masalah perempuan, namun juga telah merambah kepada persoalan-persoalan seperti budaya korupsi.

Bahkan, meskipun terkadang pokok substansinya dikembalikan kepada masalah wanita (sebagai imbas dari persoalan tersebut), bahasan mereka terkadang merambah lebih luas lagi kepada persoalan sistem dan lain sebagainya.

Hal itu, seperti yang terungkap dalam sesi curah pendapat dengan fasilitator Dedi Haryadi dari Bandung Institute of Governance Studies. Dalam sesi acara yang membahas tentang metode analisis anggaran tersebut, terlihat betapa wanita pun bisa begitu kritis ketika menyikapi persoalan yang ada. Sekaligus menepis anggapan, bahwa wanita itu tidak bisa kritis.

Budaya Suap

Kekritisan itu, di antaranya muncul ketika mereka membicarakan tentang budaya suap. Simak saja apa yang dikakatakan Wahjuni, salah seorang peserta. Menurut dia, sistem yang ada sekarang sepertinya memang kurang menguntungkan bagi orang yang jujur. Karena biasanya, kalau ada orang yang berjalan sesuai dengan aturan justru akan menuai ketidakadilan.

"Misalnya, untuk penempatan dokter PTT, posisi tertentu menjadi rebutan. Namun ketika SK sudah turun, harus memberi upeti untuk orang yang memberikan SK," paparnya.

Bahkan, karena sistem itu pula, dia sempat mengalami pemotongan gaji selama tiga bulan. Anehnya, ketika di urus pun justru dia juga tidak mendapatkan kejelasan, malah kesannya dia dilempar ke sana-sini.

Masih berkaitan dengan budaya suap tersebut, peserta lain malah mengatakannya, kondisi itu sudah seperti lingkaran setan. "Masalah itu kayak siklus lingkaran setan, kita tidak tahu harus bagaimana memulai sekaligus memotongnya. Maka benar, kalau saiki jamane jaman edan, yen ora edan ora keduman, ning nek melu edan ora tahan."

Itulah, beberapa di antara kekritisan para perempuan-perempuan. Dan tentu bukan hanya itu, karena di luar materi tersebut masih ada lagi materi bahasan yang lain.

Yang jelas, semuanya berujung kepada tujuannya, yakni meningkatkan pemahaman tentang anggaran (APBD), yang nantinya akan digunakan untuk merumuskan strategi advokasi anggaran yang berpihak kepada perempuan dan masyarakat marginal.(Wisnu Kisawa-17a)