SEMARANG- Sejumlah rumah sakit di Indonesia ternyata nakal berurusan dengan Palang Merah Indonesia (PMI). Mereka tidak membayar darah yang diambil dari PMI. Padahal, rumah sakit itu menjual kepada pasien dengan harga jauh lebih tinggi dari yang ditetapkan PMI.

Ketua PMI Pusat Marie Muhammad mengungkapkan, rumah sakit nakal tersebut pada umumnya dari swasta. ''Hingga sekarang banyak rumah sakit yang belum melunasi pembayaran atas pengambilan darah ke PMI Pusat. Persentasenya, rumah sakit swasta lebih banyak dibandingkan dengan rumah sakit negeri,'' ungkapnya dalam temu donor darah yang dihadiri Gubernur H Mardiyanto di Gedung Ghradika Bakti Praja, Senin (11/10).

Dia mengungkapkan, nilai utang tersebut mencapai miliaran rupiah. Kondisi tersebut karena tidak disiplinnya pengelola rumah sakit untuk melakukan pembayaran tepat waktu. Pengambilan darah ke PMI juga tidak melalui prosedur baku.

''Tak hanya itu, setelah menerima pembayaran dari pasien tidak segera diteruskan ke PMI, tetapi diendapkan terlebih dulu di rumah sakit,'' tuturnya.

Bahkan, rumah sakit terkesan mengambil keuntungan hingga dua kali lipat dari harga baku yang ditetapkan PMI. Dia memberi contoh harga pengambilan darah yang dibebankan kepada pasien dari PMI Pusat senilai Rp 130.000 hingga Rp 140.000, namun rumah sakit memberlakukan harga mencapai Rp 300.000 sampai Rp 400.000 dengan kebutuhan yang sama.

''Kalau rumah sakit itu membebankan biaya senilai Rp 200.000 itu masih wajar.''

Dia menyatakan tindakan rumah sakit tersebut cukup memberatkan PMI. Sebab, hingga kini pemerintah tidak memberikan dana kepada PMI. Padahal, PMI harus mengeluarkan biaya pengolahan darah seperti penyaringan, pengadaan, pembelian kantong darah, pembayaran pegawai, dan pengeluaran rutin lainnya.

''Kami telah melakukan pembicaraan dengan Dinas Kesehatan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Dinas juga telah memberikan perhatian dan saat ini masih memproses peraturan pemerintah mengenai mekanisme itu. Saya gembira, saran dan usul PMI itu diakomodasi,'' ujarnya.

Dia menyebutkan, saat ini PMI masih mengalami kendala dengan pendistribusian darah kepada masyarakat yang benar-benar tidak mampu. Padahal, masyarakat yang kurang mampu itu kadang-kadang sulit memperoleh darah.

''Walaupun darah itu dihargai Rp 50.000, mereka tetap sulit untuk membayar. Nah, masalah seperti itulah yang harus segera dicarikan jalan keluarnya. Ini juga menjadi tugas berat bagi PMI,'' tandasnya. (G1-83t)