MALANG-Usulan PW Gerakan Ansor Jatim untuk menduetkan Gus Dur-Gus Mus untuk memimpin PBNU 2004-2009, Senin kemarin, ditanggapi cukup keras oleh Rois Syuriah PWNU Jatim KH Masduqie Mahfudz. Usulan tersebut menempatkan mereka untuk menduduki posisi rais syuriah dan ketua tanfidziyah.

KH Masduqie yang juga pengasuh Pondok Nurul Huda, Mergosono, Malang, menilai kadar keterlibatan Gus Dur dalam politik praktis justru lebih besar dibandingkan dengan KH Hasyim Muzadi.

Dia mempertanyakan apa yang dimaksud dengan politik praktis seperti yang dilontarkan PW GP Ansor Jatim. "Jangan bicara masalah itu dengan menyebut nama Gus Dur lebih baik. Justru sebaliknya, dalam soal politik praktis Gus Dur lebih kental berpolitik praktis," katanya.

Menurutnya, semua orang sudah tahu Gus Dur justru sering membingungkan umat. ''Ibarat kendaraan bermotor, lampu sign- nya menyala ke kiri, tetapi beloknya justru ke kanan,'' katanya memberikan analogi tentang sikap Gus Dur selama ini.

Tentang Gus Mus (KH Mustofa Bisri), menurut dia, ulama dari Rembang itu tidak akan bersedia menjadi pemimpin struktural NU. Alasannya, dia sudah membahas masalah tersebut dengan KH Sahal Mahfudh (Rais Syuriah PBNU).

Seperti diberitakan, GP Ansor Jatim mengusulkan duet Gus Dur dan Gus Mus untuk menjadi rais syuriah dan ketua umum tanfidziyah PBNU, menggantikan KH Hasyim Muzadi. Alasannya, duet tersebut dinilai cocok untuk menjaga NU tetap dalam garis khittahnya. Juga agar NU jauh dari kehidupan politik praktis.

KH Masduqie juga mempertanyakan keinginan GP Ansor yang menghendaki adanya ketegasan hubungan antara NU-PKB, yakni PKB itu partai warga NU.

"Memang benar PKB anak kandung NU, tapi pada kenyataannya anak itu tidak menuruti kemauan bapaknya (NU). Ini terlihat pada ketidaksediaan PKB mendukung KH Hasyim Muzadi selama Pilpres 2004," katanya.

Bukan Tandingan

KH Jazuli A Kasmani, anggota Komisi Pendidikan dan Pesantren Mubes NU, menegaskan, upaya menggunakan NU untuk kepentingan politik tidak hanya terjadi di tingkat nasional, tapi juga di Klaten. Besarnya NU membuat orang-orang yang mempunyai ambisi politik melirik NU.

''Untuk mengembalikan NU pada tujuan semula, kami sesuai hasil mubes akan mengusulkan syuriyah bisa memecat tanfidiyah yang terjun ke politik, begitu pula mustasyar memecat syuriyah yang berpolitik melalui forum muktamar luar biasa,'' ujar Jazuli di Klaten.

Semua itu dilakukan untuk menjaga kemurnian NU dari kepentingan politik. Namun dia menolak bahwa mubes sengaja digelar menyusul kekalahan Ketua Umum PBNU KH Hasyim Muzadi sebagai calon wakil presiden dalam Pemilu 2004.

Dia menambahkan, mubes digelar sesuai dengan semangat NU yang sebenarnya. Selama 3 hari acara digelar dengan 100 orang yang hadir, hanya menghabiskan biaya Rp 20 juta. Sebagian keperluan mubes di Cirebon itu diperoleh dari sumbangan sukarela dari para peserta.

Mubes Cirebon, katanya, tidak ingin muktamar NU yang akan digelar di Boyolali dikaitkan dengan isu nasional tentang politik. Sebab, kalau hal seperti itu dibiarkan, bisa-bisa muktamar NU akan dikaitkan dengan calon presiden atau wakil presiden.

"Dan mubes itu bukan muktamar tandingan.''

Di Surabaya

Dari Surabaya dilaporkan, menjelang Muktamar NU di Asrama Haji Donohudan Boyolali, Jateng, dinamika aspirasi di kalangan tokoh dan warga NU makin berkembang. Ketua DPW PKB Jatim Choirul Anam mengingatkan, sebaiknya KH Hasyim Muzadi tak maju lagi untuk mencalonkan diri sebagai Ketua Umum PBNU pada 5 tahun mendatang.

''Ya Pak Hasyim mesti tahu diri dan mawasdiri atas langkah dan gerakannya selama memimpin NU 5 tahun ini,'' tegas Cak Anam, panggilan akrab Choirul Anam, di Kantor DPW PKB Jatim, Senin kemarin.

Sepak terjang Hasyim dikaitkan dengan berbagai manuvernya di bidang politik, telah menyeret NU dalam ranah yang bukan wadah NU. ''Ibaratnya, sekarang NU turun pangkat,'' tegas Anam.

Turun pangkat NU yang dimaksudkannya, NU secara institusional merupakan organisasi sosial keagamaan dengan ulama sebagai kekuatan utamanya. Lahan garapan NU adalah menjaga moral bangsa dan umat. Namun di bawah kepemimpinan Hasyim Muzadi, tegas Anam, NU telah terseret dalam ranah politik terlalu dalam, karena pengendali utama organisasi ini ditempatkan sebagai cawapres PDI-P mendampingi capres Megawati Soekarnoputri dalam pilpres lalu. (jo,F5,G14-33,58t)