logo SUARA MERDEKA
Line
Selasa, 12 Oktober 2004 SEMARANG
Line

Paralegal Lingkungan Harus Dimunculkan

SEMARANG- Selembar kertas bertuliskan: ''Pada musim penghujan akan menimbulkan kelongsoran. Penyusutan sumber air. Pencemaran sumber air. Penyebab: Pengeprasan bukit dan perataan tanah yang dulu menjadi resapan air'' ditempelpada selembar peta Kota Semarang di white board Wisma Tulodho Kompleks IKIP Lama Semarang

Tulisan itu diterakan Yunus (38), tokoh masyarakat Kampung Pucung, Kelurahan Pudakpayung, Kecamatan Banyumanik, Semarang yang menjadi salah seorang peserta pelatihan paralegal lingkungan Kota Semarang yang diselenggarakan LBH Semarang, bekerja sama dengan beberapa lembaga yang peduli di bidang lingkungan hidup, 9-11 Oktober.

Serupa dengan tulisan Yunus, beberapa kertas lain juga berisikan identifikasi masalah lingkungan yang yang ditulis oleh perwakilan kampung atau wilayah lain. Tak kurang ada sembilan permasalahan yang mengemuka, di antaranya kasus BSB, tanah rawan longsor di Kalilangse, pencemaran Kali Tapak, Abrasi Pulau Turang, dan pencemaran udara yang diakibatkan Polder Tawang.

Menurut Staf Divisi Nelayan, Masyarakat Pesisir, dan Lingkungan Hidup LBH Semarang Tandiyono Bawor Purbaya, tempelan kertas-kertas tersebut dimaksudkan untuk memetakan permasalahan lingkungan di Kota Semarang saat ini. Sebenarnya, LBH telah mengidentifikasi 15 kasus dan mengundang perwakilan warga yang menjadi korban untuk hadir dalam pelatihan itu, namun kenyataannya hanya dihadiri 9 perwakilan warga.

Dari beragam permasalahan itu, beberapa di antaranya ternyata saling berhubungan. Misalnya kasus pengerukan pasir laut oleh PT KLI di Kaliwungu Kendal dengan Kasus Kali Tapak di Tugurejo. Demikian pula antara kasus reklamasi Pantai Marina dengan Pengeprasan bukit di Kawasan Industri Candi Ngaliyan.

Tujuan jangka pendek pelatihan itu, menurut Bawor untuk mendidik paralegal-paralegal lingkungan yang setidak-tidaknya sanggup mengadvokasi permasalahan lingkungan di wilayah mereka sendiri. ''Selama ini, masyarakat selalu dikalahkan jika menghadapi para pemilik modal maupun pemerintah. Untuk itu, paralegal lingkungan harus dimunculkan.'' (Rukardi-73)


Berita Utama | Ekonomi | Internasional | Olahraga
Semarang | Sala | Pantura | Muria | Kedu & DIY | Banyumas
Budaya | Wacana
  Cybernews | Berita Kemarin

Copyright© 1996-2004 SUARA MERDEKA