SEMARANG - Walaupun anggota DPRD Jateng belum tuntas menyusun alat kelengkapan Dewan, anggotanya sudah merasakan perlunya staf ahli. Diusulkan, setiap anggota Dewan memiliki seorang staf ahli. Dengan catatan, keuangan daerah mencukupi.

''Kami memandang tidak semua anggota Dewan menguasai berbagai persoalan kedewanan yang meliputi berbagai aspek. Guna mendukung kelancaran dan efektivitas kinerjanya, tiap anggota Dewan yang duduk di komisi-komisi perlu didampingi seorang staf ahli sesuai dengan bidang tugas komisinya,'' ungkap Wakil Ketua FKB DPRD Jateng HM Muzamil kepada wartawan, baru-baru ini.

Dia mencontohkan, dirinya yang berlatar belakang pendidikan agama harus konsentrasi di Komisi A yang membidangi masalah pemerintahan. Dia merasakan perlunya seorang staf ahli yang dapat membantu menyediakan data-data untuk mendukung tugas-tugas di Komisi A.

Dia mengaku tugas tersebut tidak bisa dilakukan sendirian. ''Apalagi, saya seorang sarjana agama yang tidak terlalu mengenal secara detail masalah pemerintahan,'' ujar Sekretaris DPW PKB Jateng itu.

Menurut pendapat dia, anggota Dewan memerlukan fasilitas kerja untuk kelancaran fungsi kedewanan terkait dengan masalah penyusunan peraturan daerah, penganggaran, pengawasan, dan penyerapan aspirasi publik. Fasilitas itu bukan untuk kepentingan diri sendiri.

Usulan tidak terlepas dari fasilitas yang diberikan kepada anggota DPR. Setiap anggota DPR memperoleh seorang staf ahli.

Dia menekankan, staf ahli bagi 100 anggota DPRD Jateng itu bisa dilakukan sepanjang anggarannya mencukupi. ''Tidak ada salahnya mencontoh anggota DPR jika anggaran di sini juga masih cukup,'' katanya.

Sebab, seorang staf ahli tersebut dipandang sangat membantu kelancaran anggota untuk menjadikan Dewan lebih kredibel, efektif, dan berperan maksimal dalam pembangunan Jateng.

Anggota Dewan dari FPAN Thontowi Jauhari mengungkapkan hal senada. Staf ahli, ujarnya, sudah diatur dalam tata tertib Dewan yang baru ditetapkan. (G1,G7-58j)