MUSYAWARAH Besar (Mubes) NU kultural telah berakhir Minggu kemarin di Pondok Pesantren Babakan, Ciwaringin, Cirebon, Jawa Barat. Di situlah warga NU berkumpul dan berbicara soal masa depan ormas Islam terbesar tersebut.

Forum itu menjadi menarik karena digelar menjelang Muktamar Ke-31 NU di Asrama Haji Donohudan Solo akhir November mendatang.

Diperkirakan muktamar akan seru, mengingat akan diwarnai oleh konflik kepentingan setelah Pemilu 2004 berakhir.

Konflik kepentingan itu terpicu oleh pencalonan Ketua Umum PBNU KH Hasyim Muzadi menjadi calon wakil presiden dari PDI-Perjuangan mendampingi Megawati Soekarnoputri.

Pencalonan Hasyim Muzadi menjadi bahan perbincangan ketika NU kembali ke Khitah 1926.

Kalau Hasyim Muzadi berhasil terpilih sebagai wakil presiden, jelas tidak banyak perbincangan karena tidak mungkin dia kembali mencalonkan menjadi ketua umum PBNU lagi. Yang menarik, justru Hasyim diprediksi akan kembali mencalonkan lagi pada muktamar mendatang.

Barangkali inilah yang menarik orang-orang NU yang selama Pemilu 2004 berseberangan atau yang lebih dikenal dengan gerakan warga NU kultural untuk melakukan koreksi pada kiprah Hasyim, dengan menjadikan khitah sebagai ukuran dalam melakukan penilaian kritis.

Nuansa serangan yang ditujukan kepada Hasyim Muzadi pada mubes warga NU sejak awal sudah mulai terasa. Prapembukaan, tepatnya saat istighotsah, salah seorang pimpinan PBNU Dr KH Manarul Hidayat langsung mengeluarkan jurus soal pelanggaran atas khitah oleh Hasyim Muzadi dan tim suksesnya.

Khitah bukan satu hal yang sakral. Sebab, kembalinya NU ke khitah pada 1984 karena kondisi politik di era Orde Baru yang represif sehingga sangat membatasi ruang dan gerak NU yang menjadi partai politik, dan harus menjadi rival Golkar dan komponen lain yang disebut mesin politik Orde Baru.

Khitah adalah satu tatanan garis organisasi. Seperti halnya dalam masalah hukum, maka khitah bisa berubah sesuai dengan sebab-sebab yang menyertai.

Khitah sangat lentur sehingga diperlukan revisi untuk menyesuaikan dengan situasi yang dihadapi. Dicontohkannya, ketika Bung Karno mempunyai gagasan tentang Nasakom, khitah pun lentur bisa menerima dengan melakukan revisi.

Yang lebih penting dari penetapan kembalinya NU ke Khitah 1926 yang menegaskan NU adalah organisasi kemasyarakatan yang bergerak pada keagamaan, pendidikan, dan sosial, bukan karena tuntutan kondisi dan situasi saat kembali.

Para ulama dan kiai saat itu telah melakukan koreksi terhadap perjalanan NU sejak masa lahir. Ternyata pergerakan NU dalam politik kekuasaan yang dipraktikkan adalah tidak menguntungkan, karena berkutat masalah kekuasaan. NU tertinggal jauh dan akan ditinggalkan umatnya.

Khitah 1926 jelas menegaskan NU adalah organisasi kemasyarakatan yang bergerak dalam masalah sosial, dakwah keagamaan dan pendidikan. Keputusan itu diambil melalui Muktamar Pertama 21 Oktober 1926 di Surabaya, dengan keputusan memantapkan diri sebagai pembela Islam Ahlussunah Wal Jamaah.

Dalam perkembangannya, ketika terjadi pergolakan dalam tubuh Masyumi pada Muktamar Ke-19 di Palembang 1952, pada 1 Mei NU memutuskan menjadi partai politik di luar Masyumi. Partai NU pun dipercaya duduk di pemerintahan.

Perkembangan berikutnya NU pada 1973 berfusi dalam PPP bersama sejumlah parpol Islam lainnya. Dengan demikian, NU pun bukan lagi menjadi organisai politik. Dalam rangka memperlancar aktivitas roda perjalanan organisasi melalui Muktamar Ke-27 di Situbondo 1984, NU kembali ke Khitah 1926.

Di era reformasi ditandai dengan lengsernya Soeharto, perjalanan khitah NU membuka ruang gerak untuk memberi tafsir lebih luas. Karena begitu luas, banyak yang menggunakan tafsir demi kepentingan pribadi. Termasuk mereka yang menggunakan untuk terlibat dalam politik praktis. Yang sangat nyata adalah pada Pemilu Presiden 2004, Ketua Umum PBNU Hasyim Muzadi justru menimbulkan polemik penafsiran itu karena sebagai cawapres.

Mubes pun mengambil sikap mempertahankan khitah dengan alasan substansial. Artinya, khitah itu mesti terus dipertahankan karena kebutuhan melangsungkan perjuangan NU dengan segala tantangan yang dihadapi. ''Dalam situasi politik bagaimanapun khitah tetap dipertahankan,''ujar KH Malik Madani, salah seorang pembicara pada mubes.

Artinya, NU tetap sebagai organisasi sosial keagamaan dan memberi kebebasan kepada warga NU yang ingin berkiprah dalam politik praktis melalui saluran parpol yang dikehendaki dan diikuti. Dengan catatan tidak lagi dengan embel-embel NU di belakangnya.

Hanya yang menjadi permasalahan dan dibahas dalam mubes, secara sumber daya manusia (SDM) warga NU itu masih rendah, sehingga selalu kalah bersaing dari tokoh parpol lain. Untuk menutupi kelemahannya tersebut, mereka selalu membawa NU dalam gerak langkahnya untuk mendapat legitimasi dari masyarakat.

Malik Madani lebih setuju apa yang dilakukan oleh mantan Ketua PP GP Ansor Slamet Efendi Yusuf dan kawan-kawan di Partai Golkar. Dia bersaing dengan rival politiknya baik dari internal Partai Golkar maupun dari partai lain tanpa pernah menggunakan NU untuk kepentingannya. Secara kualitas dia mampu bersaing dengan mereka.

''Tidak seperti orang NU yang masih jago kandang. Karena politikus NU masih di bawah standar sehingga selalu kalah. Buntutnya selalu menyeret NU untuk kepentingan politik mereka.''

Yang pasti, pengalaman terakhir saat pilpres, NU kembali mendapat cobaan. Benar, Hasyim dinyatakan nonaktif dari Ketua Umum PBNU dengan risiko tidak bisa menggunakan fasilitas dan atribut NU. Namun dalam praktik, itulah yang dipermasalahkan karena banyak orang NU secara struktural dilibatkan untuk kepentingan pilpres tersebut. Itulah yang dinyatakan Manarul Hidayat.

Dampaknya pun sangat luas karena terjadi polarisasi antara pendukung Hasyim dan mereka yang tak setuju terhadap kiprah itu dengan mendukung calon lain dalam hal ini pasangan SBY-Kalla. Tak sedikit nasib malang menimpa sejumlah kiai di daerah.

M Hasyim peserta dari Babat Lamongan dalam satu forum di mubes menceritakan nasib tragis yang menimpa seorang kiai. Dia dilempar kursi oleh umatnya ketika memberi fatwa soal pilpres. ''Itu baru terjadi kemarin dalam sejarah NU.''

Oleh warga NU, pengurus cabang yang turba ke anak cabang dan ranting tidak digubris atau dibiarkan begitu saja, sehingga sekarang seluruh instruksi dari PBNU atau pengurus di bawahnya banyak yang tidak dipercaya lantaran terjadi polarisasi tersebut.(A.Adib-33t)