SOLO - Meski Presiden Megawati Soekarnoputri menerima pengunduran dirinya, tidak secara otomatis jabatan panglima TNI Endriartono Sutarto berakhir pada saat bersamaan. Wakil Ketua DPR RI Zaenal Ma'arif SH menuturkan, pengunduran diri tersebut harus melalui persetujuan DPR RI.

''Sampai saat ini DPR RI belum memberikan jawaban apa pun atas pemberitahuan Presiden itu. Berarti Pak Endriartono masih tetap menjadi Panglima TNI hingga sekarang,'' kata dia kepada wartawan saat di Solo, Minggu (10/10).

Untuk mengangkat seorang panglima baru sebagai pengganti, jelas wakil rakyat dari Partai Bintang Reformasi ini, bukan merupakan pekerjaan yang mudah. Apalagi waktu yang tersedia bagi Presiden tinggal 10 hari lagi, hingga masa jabatan berakhir 20 Oktober mendatang.

''Kami sudah melakukan kajian atas pengunduran itu. Hanya dalam sisa waktu 10 hari, mustahil bisa mengangkat Panglima TNI yang baru. Karena itu, ini menjadi wewenang dan tugas Presiden selanjutnya, Susilo Bambang Yudhoyono.''

Dia menegaskan, butuh proses panjang untuk mengangkat Panglima TNI, seperti fit and proper test bagi calon yang ditunjuk. Padahal DPR RI pun masih memiliki banyak agenda yang mendesak untuk diselesaikan.

''Jadi sangat susah, karena persetujuan atas permintaan Presiden itu harus diputuskan terlebih dahulu melalui rapat paripurna. Meski demikian, kami tetap membahas masalah itu, selain tugas-tugas lain yang mendesak untuk diselesaikan. Besok siang (hari ini) mungkin akan kami bahas kembali.''

Apakah pengunduran diri tersebut merupakan manuver politik? Saat disinggung demikian, putra asli Solo ini menyatakan tidak sepakat. ''Saya melihatnya bukan merupakan bagian dari manuver politik, pengunduran diri biasalah, lagi pula itu sudah dua tahun perpanjangan dari masa pensiun.''

Pada bagian lain, dia menyatakan, Koalisi Kebangsaan akan terus melakukan fungsi kontrolnya terhadap pemerintahan SBY. Meski demikian, dia secara tegas membantah langkah itu sebagai sikap partai yang menempatkan diri sebagai oposan.

''Bukannya oposisi, melainkan koalisi akan makin keras dan tegas mengkritisi suatu kebijakan ketimbang partai yang tidak bergabung dengan Koalisi Kebangsaan.''

Koalisi Kebangsaan akan lebih teliti mengontrol pemerintahan hingga 100 hari pascapelantikan. ''Kami sudah menginventarisasi janji-janji yang telah diucapkan SBY saat kampanye lalu. Selama 100 hari pertama, kami akan melakukan pemantauan. Pertama akan kami lakukan 30 hari dulu, kemudian berlanjut hingga 100 hari.''

Bila Koalisi Kebangsaan bisa terus konsisten, staf pengajar FH UMS yang mengambi masa cuti ini yakin akan mendapatkan dukungan seluruh rakyat. ''Rakyat bisa menilai, dan merekalah yang menjadi barometer kami. Kami akan secara berkesinambungan turun ke bawah, mencoba menangkap aspirasi seluruh rakyat.'' (G13-78t)