PURBALINGGA- Setelah tertunda beberapa minggu, DPRD Purbalingga akhirnya membentuk berbagai komisi, Sabtu (9/10). Mereka menempuh langkah itu setelah persetujuan Gubernur tentang penetapan tata tertib DPRD turun. DPRD juga membentuk panitia musyawarah dan panitia anggaran.

Ketua DPRD Tasdi SH menyatakan penentuan anggota komisi melibatkan seluruh anggota.

Namun dia membantah kabar bahwa penentuan personel dalam komisi menjadi ajang bagi-bagi jabatan.

''Penyusunan kami lakukan secara proporsional,'' katanya, Sabtu (9/10).

Ketua Komisi A yang membidangi pemerintahan dijabat Hj Nurul Hidayah SH (Fraksi Persatuan Demokrasi Keadilan/FPDK) dengan Wakil Ketua Drs Arief Dasiman (Fraksi Partai Golkar/FPG) dan Sekretaris Agus Suntoro (FPDI-P). Ketua Komisi B yang membidangi perekonomian dan keuangan Hartoyo (FPDI-P), Wakil Ketua Drs Khadno (FPG) dan Sekretaris Jakfaruddin SH.

Ketua Komisi C yang membidangi kesejahteraan rakyat Drs Mustangin (Fraksi Kebangkitan Bangsa/FKB), Wakil Ketua Sutjipto (FPDI-P), dan Sekretaris Sri Mungkasi (FPG). Ketua Komisi D yang membidangi pembangunan Masykur (FPG), Wakil Ketua Imam Chaerudin (FPDI-P), dan Sekretaris Sadali (FPDK).

''Pembentukan komisi, panitia musyawarah dan anggaran telah kami tetapkan melalui Keputusan DPRD Nomor 170 Tahun 2004,'' kata Tasdi.

Pada kesempatan yang sama DPRD juga menetapkan susunan panitia musyawarah. Ketua dijabat Ketua DPRD Tasdi SH, wakil ketua adalah kedua wakil ketua DPRD, yakni Drs H Supono Ady Warsito SH dan Drs Yusro.

''Anggota panitia musyawarah 18 orang,'' katanya.

Ketua Panitia Anggaran juga dijabat Ketua DPRD. dengan anggota 18 orang. Komposisi anggota panitia anggaran dari FPDI-P tujuh orang, FPG empat, serta FKB, FAN, dan FPDK sama-sama dua orang.

''Panitia anggaran dan musyawarah mulai bekerja setelah ditetapkan,'' katanya.(F10-86)