- Pendapat menarik disampaikan Dr Zudan Arif Fakhrulloh, staf pengajar Magister Ilmu Hukum STIH "IBLAM" Jakarta. Dalam proses menuju kesejahteraan rakyat, peranan hukum akan tergantung pada bagaimana hukum itu mampu menciptakan suatu kemaslahatan sosial melalui apa yang disebut sebagai reliable judiciary.

- Sejak calon presiden (capres) Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) unggul cukup mutlak dalam perolehan suara pemilihan presiden (pilpres) dan sudah dinyatakan menang oleh perhitungan quick count, kediamannya di Cikeas Bogor ramai dikunjungi berbagai kalangan masyarakat.

SETELAH dilantik menjadi anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah tanggal 3 September yang lalu, penulis mendapat SMS (short message service) dari seorang teman, bagaimana enaknya jadi anggota DPRD? Waktu itu, penulis menjawab sekenanya, enaknya belum bisa dirasakan karena baru saja dilantik.

TRAGEDI nasional berdarah, G.30 S.PKI.tanggal 30 September 1965 telah 39 tahun berlalu. Satu tragedi yang mengakibatkan kematian ribuan orang, baik mereka yang berontak, maupun orang-orang yang tidak berdosa telah tewas menjadi korban, kebiadaban bangsa sendiri yang tidak mengenal Tuhan. Peristiwa itu merupakan lembaran hitam sejarah bangsa yang sulit untuk dilupakan.

Akhir-akhir ini demo marak kembali dan yang sedang ngetren, demo akibat penggusuran tempat tinggal dan tempat usaha tidak berizin atau yang lebih akrab disebut PKL (pedagang kaki lima). Sebab dalam perkembangannya PKL berubah menjadi tempat tinggal tetap bagi mereka.

BAGI orang yang merantau ke daerah lain, baik untuk keperluan sekolah maupun bekerja, tempat kos akan menjadi kehidupan baru bagi mereka. Banyaknya pendatang yang tinggal untuk menetap dengan berbagai tujuan tersebut menghasilkan percampuran kebudayaan dengan masyarakat setempat.

PEMAKNAAN istilah kos sampai saat ini memang belum terdefinisikan secara baku. Tetapi bagi kalangan mahasiswa, istilah ini sangatlah familier. Kos dipahami sebagai tempat tinggal sementara selama masa kuliah.