UNGARAN- Meski Pemerintah Kabupaten Semarang melarang penambangan galian C di Desa Kebondowo, Banyubiru, namun hingga kemarin para penambang masih tetap melakukan aktivitasnya di daerah itu. Padahal, lokasi penambangan atau pengeprtasan bukit di Desa Kebondowo itu berdekatan dengan permukiman penduduk setempat.

Dari pantauan di lapangan, peralatan berat seperti beghu masih terus mengepras bukit yang banyak ditumbuhi pohon-pohon rindang itu. Kegiatan tersebut menurut pihak Kecamatan Banyubiru sudah berlangsung selama 2 tahun. ''Kami sudah sering menegur. Namun tidak mempan. Alasannya, yang dikepras itu tanah milik mereka sendiri. Akhirnya kami jadi serba salah,'' kata Sekcam Bambang TR yang didampingi Trantib Muslich SH, kemarin.

Lebih lanjut dia menuturkan karena bukit tersebut adalah daerah resapan, kegiatan itu dikhawatirkan mengurangi daerah tangkapan air. Kepala Kantor Linmas Kabupaten Semarang Drs Yosep Bambang Trihardjono kegiatan itu selain merusak ekosistem juga akan menyebabkan sedimentasi di Rawapening. ''Jika musim hujan lumpur endapan yang dibawa air dari selokan bermuara ke danau tersebut. Jadi dampaknya juga mengotori Rawapening. Padahal air di PLTA Timo Tuntang itu disuplai dari Rawapening,'' kata Yosep.

Lebih lanjut dia menyatakan para penambang tersebut sebagian tidak memiliki izin resmi. Untuk mengantisipasi hal itu Bupati Semarang Bambang Guritno telah membuat Gugus Tugas Bidang Pertambangan dan Energi. Tim tersebut dibentuk setelah turun Perda No 11/ Tahun 2003 tentang Pengaturan Izin Galian C. Gugus Tugas tersebut selain terdiri dari Linmas meliputi Kapedalda, Polres, Dipenda, DPU dan GAPPI (Gabungan Pengusaha Penambangan Indonesia-red).

Samadin, salah seorang pemilik lahan bukit yang dikepras mengatakan bahwa dirinya sudah memiliki izin. ''Kami telah mendapat izin dari kabupaten dan Koramil,'' kata warga Desa Kebondowo itu. (rny-84)