GROBOGAN -Setidaknya dua orang mandor Perhutani KPH Gundih terpaksa diberhentikan dari pekerjaannya lantaran dinilai merugikan perusahaan dan negara.

''Mereka itu potensial membuat kerugian material. Karena tak bisa diperbaiki, lebih baik mereka keluar daripada nanti perilakunya menular pada teman-teman,'' kata Administratur Perhutani KPH Gundih Ir Jicky Soeprajitno, di kantornya, kemarin.

Selain itu, empat mandor dan tiga karyawan Perhutani yang lain ditarik ke kantor karena dinilai melakukan kesalahan. ''Kesalahan-kesalahan tersebut tidak saya deteksi sendiri, tapi oleh tim,'' tuturnya.

Namun, kata dia, setiap ada pertemuan pihaknya selalu memberikan pembinaan kepada para karyawan. Dengan demikian, tidak ada yang protes bila dikenai sanksi.

''Mereka tahu bahwa tindakan mereka salah. Mereka juga sudah diberi tahu sebelumnya.''

Selain persoalan internal Perhutani, perusahaan itu dihadapkan pada masalah pencurian kayu yang acap terjadi di beberapa daerah. Pencurian itu ada juga yang dibekingi oknum aparat keamanan.

''Kesulitannya bila itu berasal dari ekternal kami, oknum aparat penegak hukum. Mereka sebenarnya sudah tahu hukum,'' ujarnya.

Dia mengakui pernah menemui beberapa oknum tersebut. Meski demikian, pihaknya tidak bertindak sendiri, tapi melapor kepada atasan.

Dia juga mengatakan, dalam pengamanan hutan negara, Perhutani sudah berkoordinasi dengan berbagai instansi, seperti Polres Grobogan, Kodim, Pemkab, kejaksaan, dan pengadilan.

''Memperbaiki sistem itu tidak mudah, perlu waktu dan biaya yang banyak. Salah satunya harus melibatkan masyarakat desa tepi hutan. Sebab, yang paling bekepentingan dengan hutan adalah mereka,'' katanya.

Memberikan pembelajaran kepada masyarakat itu memang tidak bisa instan, seperti pelaksanaan pengelolaan hutan bersama masyarakat (PHBM) ini. ''Memberi tahu mereka harus secara bertahap. Itu satu-satunya jalan agar hutan ini tetap ada dan lestari,'' tuturnya. (H3-89)