SEMARANG- Sejumlah fraksi di DPRD Kota Semarang dengan anggota baru Dewan giliran berancang-ancang untuk mendapatkan jatah ketua komisi. Mereka mulai menawarkan nama yang akan dicalonkan.

Fraksi PKS, misalnya, berencana mengegolkan ketua fraksinya, Achmadi AMd, sebagai ketua Komisi D (bidang pendidikan dan kesra). Fraksi Partai Demokrat melirik jabatan ketua Komisi A, sedangkan Fraksi Partai Golkar menyiapkan kadernya untuk semua peluang pimpinan di komisi.

Sebelumnya, beredar kabar jabatan ketua komisi akan diisi anggota lama. Bahkan nama-nama yang akan mengisi posisi itu sudah mengemuka. Komisi A bakal dipegang H Djunaedi SH (FAN), Komisi B Drs Fathur Rahman (Fraksi Gabungan), Komisi C Humam Mukti Aziz (Fraksi Gabungan), dan Komisi D Purwono Bambang Nugroho (FPDI-P).

Anggota FPKS Agung Budi Margono ST berpandangan, sebaiknya ada pemerataan jabatan terhadap fraksi yang ada. Tiga yang memiliki kursi terbanyak sudah mendapat posisi di pimpinan Dewan, yakni H Sriyono SSos dari FPDI-P sebagai Ketua DPRD, Bambang Raya Saputra (FPG) dan Slamet Harzuanto (FPD) sebagai wakil ketuanya. Sebaliknya, Fraksi Gabungan, Fraksi Amanat Nasional, dan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera belum dapat posisi.

''Karena itu, untuk posisi empat komisi sebaiknya dipertimbangkan pembagian kerja. Misalnya ketua tiga komisi diserahkan kepada fraksi yang belum dapat posisi dan satu komisi lain untuk fraksi yang memiliki kursi terbanyak,'' usulnya.

Menurut dia, fraksinya berkeinginan mendapat posisi di Komisi D. Pertimbangannya, calon yang diusulkan memiliki kompetensi di bidang pendidikan dan kesejahteraan rakyat. Lebih-lebih fraksinya juga mempunyai kecondongan di bidang pendidikan.

Djunaedi SH, Ketua FAN DPRD Kota Semarang mengaku menyerahkan jabatan pimpinan komisi kepada proses yang dikehendaki semua anggota Dewan, baik melalui musyawarah mufakat maupun pemilihan di internal komisi.

Sekretaris Fraksi Partai Demokrat Novriadi SH mengatakan, fraksinya berkeinginan mengegolkan dirinya sebagai ketua Komisi A. Komisi bidang pemerintahan dan hukum itu diincar karena memiliki peran terhadap pembentukan pemerintahan yang bersih serta persoalan supremasi hukum. (H1,G17-89)