BALAI KOTA-Para camat dan lurah di Kota Semarang akan segera diminta mensosialisasikan penanggulangan longsor kepada warga. Dengan begitu jika bencana benar-benar terjadi, warga bisa melakukan antisipasi atau setidaknya tak ada korban jiwa.

Penjelasan itu disampaikan Asisten Tata Praja Setda Kota Semarang Drs Soemarmo HS, Rabu (29/9). Dia akan mengumpulkan para camat yang di daerahnya terdapat lokasi rawan longsor, yakni Gunungpati, Mijen, Ngaliyan, Candisari, Gajahmungkur, Banyumanik, dan Tembalang.

Setelah pertemuan itu, para camat diminta segera memerintahkan lurah untuk melakukan sosialisasi pada warganya. Dia mengimbau agar warga yang tinggal di daerah perbukitan berhati-hati dalam melakukan kegiatan.

Dia memberi contoh, ketika membangun rumah harus selalu meminta izin Pemkot. Dengan demikian dapat diketahui, apakah lokasi pembangunan rumah itu aman atau tidak.

Terkait pengeprasan bukit, dia meminta jika penambang tidak melanggar, izin akan diberikan. Jika sampai melanggar, mereka bukan hanya bisa dituduh melanggar Perda, tetapi juga UU tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Secara terpisah, Kepala Bappeda Kota Semarang Ir Djoko Marsudi MTA mengemukakan, sudah pernah menyelenggarakan sosialisasi untuk tingkat kota. Pada saat itu para camat, terutama yang di wilayahnya terdapat lokasi rawan longsor juga diundang.

Selain itu menjelang puasa, Pemkot akan melakukan sosialisasi Rencana Detil Tata Ruang Kota (RDTRK). ''Dalam sosialisasi itu, semua persoalan yang menyangkut longsor juga akan kami sampaikan,'' kata dia.

Evaluasi

Sementara itu, Rabu (29/1) Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) Jateng menyelenggarakan evaluasi penanggulangan bencana pergerakan tanah dengan mengundang kabupaten dan kota. Dalam evaluasi itu, Kepala Distamben Jateng Ir Eddy Haryono Dipl Eng kembali mengemukakan sudah membuat peta daerah rentan pergerakan tanah. Selain untuk seluruh Jateng, pihaknya juga membuat peta untuk setiap kabupaten dan kota.

Dia berharap peta itu ditindaklanjuti kabupaten dan kota, dengan melakukan sosialisasi. Selain itu kabupaten dan kota perlu menganggarkan dana untuk membuat peta-peta yang lebih detil, tentang daerah-daerah rawan longsor.

Ir Sutikno, pemerhati masalah gerakan tanah dari Bandung mengemukakan, persoalan bencana semacam itu terkait dengan pertumbuhan penduduk. Hal itu akan menimbulkan peningkatan aktivitas kegiatan masyarakat, lahan yang terbangun semakin luas, dan kebutuhan lahan meningkat. (G6-64)