SRAGEN-Polemik seputar penolakan laporan pertanggungjawaban (LPj) Ketua Umum Badan Pengurus Daerah (BPD) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Jateng Drs Hardono MM tidak lagi perlu diperpanjang.

''Musyawarah daerah (Musda) 13 Oktober mendatang harusnya lebih difokuskan pada pemilihan pengurus baru yang lebih baik,'' kata Ketua Umum Badan Pengurus Cabang (BPC) Sragen Sriyono MA didampingi Wakil Ketua BPC Karanganyar Drs Agus Sumali, kemarin.

Ia mengemukakan hal itu menyusul rencana penolakan LPj oleh beberapa BPC, antara lain Solo. Menurut dia, ketua umum yang ideal untuk mengembangkan organisasi secara maksimal semestinya berasal dari Ibu Kota provinsi, yakni Semarang.

"Kantor daerah di bu kota sehingga ketua umum yang berdomisili di kota yang sama (Semarang-Red) akan lebih memudahkan networking atau jaringan," jelasnya.

Belajar dari kepengurusan sebelumnya, lanjut dia, cabang-cabang harusnya bisa menilai kinerja macam apa yang dibutuhkan organisasi. Selama ini pengurus cenderung kurang aktif sehingga tidak mampu bekerja maksimal.

''Akibatnya, menjelang kepengurusan berakhir banyak program yang tidak jelas. Kalau boleh dibilang maka manfaat yang dirasakan sedikit," ujarnya.

Kriteria ketua umum mendatang adalah orang yang benar-benar loyal pada organisasi. Kemampuan tentu menjadi prioritas di samping memiliki jaringan yang kuat.

"Kalau bisa, jangan cuma jaringan lokal tetapi juga nasional dan internasional karena kami berharap pengusaha lokal bisa diangkat lebih maju," tambah Agus Sumali.

Pihaknya mengharapkan program yang lebih riil, misalnya pemberdayaan usaha kecil menengah (UKM) karena jumlahnya sangat banyak di Jateng. Program semacam itulah yang saat ini dibutuhkan oleh BPC-BPC sehingga potensi daerah bisa diangkat ke pusat.

"Sebenarnya masa kepengurusan sekarang ada kesempatan juga, tetapi sayangnya hanya dimanfaatkan oleh orang tertentu," tuturnya.

Polemik yang muncul menjelang Musda bermula dari penilaian BPC terhadap ketidakkonsistenan ketua umum sekarang terhadap hasil rapat pleno sekitar Agustus 2002. Ketika itu Hardono menyatakan mengundurkan diri sebagai ketua umum karena terpilih sebagai Ketua Kadinda Solo.(rei-53)