BLORA - Pemkab melalui APBD menyediakan dana Rp 2 miliar lebih untuk pengadaan pupuk dan pangan. Menurut Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Diperindagkop) Blora Drs Sihar Eddy Santosa, hal itu dilakukan karena selama ini problem pupuk selalu menjadi kendala utama petani.

''Karena langka pupuk, petani harus mengeluarkan biaya ekstra untuk membeli pupuk yang harganya mahal. Sementara itu, saat panen petani selalu kesulitan menjual gabahnya dengan harga yang memadai,'' ungkapnya.

Dia mengemukakan, sejak pencabutan tata niaga pupuk dan subsidi pupuk oleh pemerintah, Koperasi Unit Desa (KUD) yang sebelumnya ditunjuk sebagai penyalur, sekarang tidak lagi menjadi penyalur. Alasannya, KUD tidak memiliki dana yang cukup.

Sementara itu, lanjutnya, permasalahan yang sering dihadapi petani setiap musim tanam adalah selalu kurang pupuk. ''Pengalokasian dana itu nanti akan digunakan untuk penyaluran pupuk dan pengadaan pangan sehingga petani tidak kesulitan lagi mendapat pupuk,'' ujar Sihar.

Pengalokasian dana itu sebenarnya sudah dimulai sejak 2003 lalu, yakni melalui APBD Pemkab menyediakan dana Rp 1, 547 miliar. Pada 2004 ini ditambah Rp 520 juta. Dana ini akan diberikan kepada KUD yang ditunjuk sebagai penyalur melalui Diperindagkop.

Untuk memuluskan program tersebut, Pemkab akan bekerja sama dengan PT Pusri dan Perum Bulog Divre II Pati. Kedua lembaga itu diharapkan ikut berperan untuk mengatasi persoalan tersebut.

Sementara itu, KUD atau koperasi yang kembali dipercaya menjadi penyalur yang diharapkan mampu menjalankan perannya dengan baik. (ud-34j)