JAKARTA.- Sampai hari Jumat kemarin, Yayasan Investigasi, mediasi dan Monitoring (IMM), penyelenggara Sayembara Tabungan Pendidikan Indonesia Sukses "Mega Fakta", belum juga menyerahkan berkas-berkas dokumen yayasan yang diminta oleh Panwas Pemilu Pusat.

Dokumen yang diperlukan, di antaranya akta pendirian yayasan, perizinan dari Departemen Sosial, serta proposal permintaan dana oleh yayasan ke instansi-instansi swasta dan pemerintah untuk pengadaan hadiah sayembara tersebut.

Sewaktu memenuhi undangan Panwas, Rabu (8/9), Direktur Yayasan IMM, Ignas Iryanto menyanggupi memberikan kopi dokumen-dokumen yang diminta pada keesokan harinya, yaitu Kamis (9/9). Namun, ditunggu hingga Jumat kemarin, pihak IMM belum mengirimkan dokumen-dokumen tersebut.

Sebaliknya, perwakilan tiga bank penyandang dana yang disebutkan oleh pihak IMM, yaitu BNI, Bank Mandiri, dan BRI, Jumat kemarin telah memenuhi undangan Panwas guna mengklarifikasi kasus ini. Pihak BRI telah menyerahkan kopi dokumen proposal yang diajukan oleh Yayasan IMM kepada Panwas.

Sebagaimana diketahui, sayembara "Mega Fakta" disinyalir menguntungkan pasangan calon presiden tertentu, yaitu Mega-Hasyim. Dalam beberapa kesempatan, pihak-pihak yang berhubungan dengan pasangan Mega-Hasyim, seperti Menteri Negara BUMN Laksamana Sukardi dan suami Megawati, Taufik Kiemas, diketahui membawa brosur sayembara tersebut.

Namun demikian, pihak IMM menolak dikaitkan dengan pasangan calon tertentu. Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Ikrar Nusabakti menyatakan sayembara "Mega Fakta" tersebut sangat menguntungkan kubu PDI-P yang mencalonkan Mega-Hasyim.

Hingga kini, Panwas belum menentukan sikap mengenai kuis ini, dengan alasan, mereka masih menunggu data dan klarifikasi lebih lanjut dari pihak-pihak terkait.

Hentikan

Di tempat terpisah, pengamat ekonomi Dradjad Hari Wibowo meminta Kuis Indonesia Sukses dihentikan, karena jelas-jelas ada unsur kampanye dan bisa merusak citra BUMN yang terlibat.

Dradjad memaparkan, anggapan kepercayaan investor telah pulih saat ini, sebagaimana dipaparkan dalam kuis tersebut, adalah pernyataan yang misleading. Karena indikasi kepercayaan investor pulih dapat dilihat dari arus modal jangka panjang yang masuk ke Indonesia dan bukan arus modal jangka pendek.

''Sekarang ini arus modal jangka panjang masih negatif sekitar 1,3 miliar dolar AS. Itu artinya, pemodal asing belum percaya.''

Dradjad juga mengambil contoh paparan dalam kuis tersebut yang menyatakan keberpihakan pemerintahan sekarang terahadap usaha kecil-menengah (UKM) sudah sangat nyata.

''Dari mana ukurannya, wong masih banyak UKM yang kesulitan. Kalau dukungan kredit tanpa agunan sejumlah bank BUMN kepada segelintir UKM dijadikan ukuran, adalah keliru besar, karena kredit itu dilakukan menjelang pilpres putaran kedua. Ada unsur kampanye, di samping itu juga kalau kredit itu macet, maka direksi bank yang menyalurkannya bisa dipermasalahkan,'' paparnya.

Dia juga mempertanyakan lembaga swadaya masyarakat IMM yang ujug-ujug muncul membawa angin segar bagi dunia pendidikan. Lantas mendapat sumbangan Rp 14,1 miliar dari sejumlah BUMN dengan mudah. (bn-29)