| Sabtu, 11 September 2004 | WACANA |
M Jusuf "Putra Mahkota" yang Cepat TereliminasiOleh: Dudung Abdul Muslim"SUDAH punya anak belum?" Petikan dialog seperti ini sering terdengar saat Jenderal M Jusuf menjabat Menhankam/Panglima ABRI (1978-1983), dialog yang penuh ketegasan sekaligus kemanusiaan dan kekeluargaan ini mengalir setiap hari, saat berkunjung ke berbagai daerah. Penampilannya mampu mengusir kesan angker yang kerapkali melekat pada pemakai korps berseragam hijau tersebut. Para petinggi militer yang kini sedang berkuasa, terutama mulai dari dandim, pangdam hingga Panglima TNI Jenderal Endriartono Sutarto, juga merasakan betul kehangatan M Jusuf, baik sebagai menteri, panglima, atau sekadar sebagai bapak yang murah senyum dan enak diajak bicara. Maka meninggalnya jenderal kelahiran Bone (Sulsel) pada Rabu (8/9) malam itu meninggalkan serangkaian kenangan manis bagi bangsa dan negara Indonesia. Ia tak hanya dikenal sebagai Jenderal Murah Senyum, atau Jenderal Gemar Turba yang jujur. Soeharto Khawatir Ketika masih menjabat menteri perindustrian (1971-1978), status M Jusuf masih militer aktif. Oleh sebab itu, tatkala Presiden Soeharto menaikkan pangkatnya dari letjen menjadi jenderal, masyarakat langsung meraba-raba masa depannya. Benarlah, Soeharto mengangkatnya sebagai Menhankam dan sekaligus Panglima ABRI. Kolumnis Christianto Wibisono menyebut M Jusuf sebagai putra mahkota yang disiapkan untuk menggantikan Soeharto. Apalagi Jusuf -bersama Amirmachmud dan Basuki Rachmat- merupakan tiga jenderal yang mengemban misi besar Soeharto sehingga mendapatkan Supersemar dari Presiden Sukarno di tahun 1966. Karena anggapan itulah, ketika berkunjung ke Markas Pertahanan AS di Pentagon, awal 1980-an, dia mendapat sambutan yang luar biasa, dengan barisan kehormatan militer. Tapi popularitas yang diraihnya sejak jadi Menhankam/Pangab itu justru "menggagalkan" skenario. Berbagai spekulasi menyebutkan, Soeharto khawatir jika popularitas Jusuf melampaui dirinya. Karena itu, begitu terpilih kembali sebagai presiden periode 1983-1988, Soeharto mengangkat LB Moerdani sebagai penggantinya. Akhirnya Jusuf ditempatkan sebagai ketua Badan Pemeriksa Keuangan (Bepeka): sebuah lembaga yang dalam ukuran Jusuf merupakan "dunia lain". Sejak itu kariernya tidak pernah melejit lagi, terutama di panggung politik. Ia terlalu cepat tereliminasi. Seusai 10 tahun ia di Bepeka, Jusuf meninggalkan kediaman di Jl Teuku Umar 48 Jakarta Pusat, dan hijrah ke Makassar. Di sana ia membangun masjid raya, yang dikelolanya bersama Muhammad Jusuf Kalla, yang kini jadi cawapres mendampingi Susilo Bambang Yudhoyono. Misteri Supersemar Kalau pun ada setitik noda, itu merupakan hal yang lumrah terjadi pada setiap anak manusia. Noda itu dilekatkan pada Jusuf, karena tidak mau berterus-terang soal Surat Perintah 11 Maret 1966 (Supersemar). Pada tahun 1998, ketika Soekardjo Wilardjito -mantan pengawal Bung Karno- berkisah tentang malam penerbitan naskah Supersemar, sejumlah tokoh meminta Jusuf agar berterus terang. Benarkah Jenderal Maraden Panggabean juga turut serta bersama ketiga jenderal ketika menemui Sukarno di Istana Bogor? Benarkah Panggabean menodongkan pistol ke arah Bung Karno, supaya segera menandatangani naskah penting tersebut? Pertanyaan penting lainnya: di manakah naskah asli Supersemar, yang terdiri atas dua lembar serta berupa tulisan tangan itu disimpan? Apakah isi sebenarnya, dan siapa yang menyimpannya? Berbagai pertanyaan itu tak pernah terjawab, bahkan sampai Sang Khalik memanggil M Jusuf. Kini, satu-satunya saksi yang bisa menjelaskan adalah Soeharto, yang tentu amat sulit untuk dimintai keterangannya. Jusuf hanya membantah adanya jenderal keempat (Maraden Panggabean). Selain itu, menurut dia, naskah Supersemar tak ditandatangani di bawah todongan. Tatkala mengunjungi Jusuf tepat pada hari ulang tahunnya yang ke-76 di Makassar, 23 Juni lalu, Megawati sudah tidak lagi menyinggung masalah Supersemar. Maka, meninggalnya M Jusuf merupakan pukulan yang pahit bagi kita untuk mengungkap kebenaran sejarah. Jusuf pun seperti tak mau lagi bicara soal Supersemar.Kalau digali lebih jauh, sebenarnya ini bisa "mengguncang" jagat Indonesia. Misalnya, sebagaimana dikutip Majalah Editor (Edisi 17 Maret 1990), Jusuf pada tahun 1973 pernah bicara kepada pers soal Supersemar. Saat itu, Jumat 11 Maret 1966 pukul 14.30, tiga jenderal dari Jakarta (Jusuf, Amirmachmud, dan Basuki Rachmat) diterima Presiden Sukarno di ruang tamu Istana Bogor. Jusuf ingat persis, Bung Karno menerimanya hanya dengan memakai celana kolor dan kaus oblong putih. Dengan wajah keruh, Bung Karno bertanya, "Mau apa kalian ke sini?" Basuki berbicara mewakili yang lain. "Kami sengaja datang untuk menemui Bapak, untuk menunjukkan kami tidak meninggalkan Bapak. Kami tidak ingin Bapak merasa telah ditinggalkan ABRI. Ditinggalkan Angkatan Darat. Kami menyesalkan kejadian pagi tadi. Tapi, kami harap Bapak Presiden tidak terpengaruh oleh kejadian itu." Tapi Bung Karno masih bersikap keras. "Apa? Kau bilang aku jangan berpengaruh? Aku tidak usah gelisah? Kau mengatakan Angkatan Darat tidak meninggalkan aku? Menurut Jusuf, sampai pukul 17.30, pertemuan diwarnai dialog terus terang tapi tegang. "Kami bertiga menyadari bagaimana berat tanggung jawab yang dibebankan Pak Harto. Kami juga menyadari, apa yang tengah kami perbincangkan adalah masalah yang menentukan bagi peralihan dari satu masa lama ke masa baru. Materi yang kami rumuskan akan merupakan tonggak sejarah." Pernyataan ini jelas berbeda dari otobiografi Soeharto atau "Buku Putih" Gerakan 30 September. Dalam kedua buku itu disebutkan, ketiga jenderal menyusul Bung Karno ke Istana Bogor untuk menjelaskan, agar Presiden tidak merasa dikucilkan Angkatan Darat. Soeharto sendiri hanya menitipkan salam, tanpa pesan khusus yang harus dibahas secara mendalam dengan Bung Karno. Begitu pula mengenai siapa yang berinisiatif ke Bogor. Sebab dalam dua buku itu disebutkan, niat ke Bogor justru datang dari ketiga jenderal. Sementara Jusuf mengatakan, betapa berat tanggung jawab yang dibebankan Soeharto. Kalau sebatas menyampaikan salam, tentu tidak akan berat bagi Jusuf. (18) -Dudung AM, wartawan Suara Merdeka di Semarang
|