BANDUNG - Pemerintah dan DPR lebih baik menghentikan dulu pembahasan RUU TNI. Pembahasan dan pengesahan RUU TNI hanya untuk mengejar tenggat waktu menjelang berakhirnya masa tugas DPR periode sekarang.

Selain itu, hanya akan menumpukkan sejumlah persoalan yang bisa menjadi bom waktu untuk penegakan reformasi serta demokrasi.

Demikian benang merah dari diskusi publik tentang kritik atas RUU TNI di Hotel Mitra Bandung, Jumat (10/9). Narasumber adalah Dr Kusnanto Anggoro, pengamat militer dari CSIS, dan Suryadi Radjab, Ketua PBHI Jabar.

"Ini adalah UU yang cukup strategis untuk mengarahkan reformasi. Bagaimana menjamin supremasi sipil dan kontrol otoritas politik atas TNI sekaligus memberi peluang bagi TNI dan prajuritnya untuk mengembangkan profesionalisme?" ungkap Kusnanto.

Dia menilai, menghentikan sementara pembahasan RUU TNI merupakan sebuah langkah bijaksana. Setelah pemerintahan nanti dan DPR yang baru terbentuk, dapat disusun kembali draf RUU TNI yang lebih komprehensif.

Kontrol Sipil

Kusnanto mengemukakan, tujuan penyusunan UU TNI untuk menjamin berfungsinya kontrol sipil terhadap militer yang memegang monopoli untuk menggunakan alat kekerasan atau senjata. UU TNI juga bisa menjamin berkembangnya profesionalisme tentara termasuk di dalamnya organisasi yang kredibel untuk melaksanakan tugas pertahanan, akuntabilitas institusi TNI kepada publik, dan personel yang kompeten sekaligus profesional.

"Karena itu, perlu dirancang lebih dulu peta regulasi yang ada secara komprehensif termasuk UU agar tidak ada kerancuan, tumpang tindih, atau justru kekurangan aturan," katanya.

Dengan keterbatasan waktu pembahasan dan berdasarkan track record DPR selama ini, UU TNI dalam jangka pendek akan mengubah peta hubungan sipil-militer ke arah yang merugikan dan dalam jangka panjang memperkuat kedududukan tentara.

Karena itu, idealnya RUU TNI lebih baik dibahas DPR periode mendatang dan jangan dipaksakan oleh DPR sekarang yang akan berakhir masa tugasnya pada 30 September mendatang.(dtc-83j)